MIMIKA,(timikabisnis.com) – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRK Mimika, serta tamu undangan lainnya.
Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie. Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Menurut Adrian, capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, opini WTP harus diikuti dengan penyelesaian berbagai temuan hasil pemeriksaan BPK yang masih mencatat 21 temuan terkait sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 yang baru mencapai 75,73 persen sehingga menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Selain itu, fraksi mempertanyakan rendahnya serapan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berdasarkan data Bappeda dan BPKAD hingga 20 Juli 2026 baru mencapai 27,41 persen.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut, mengevaluasi OPD yang belum optimal menjalankan program, serta meningkatkan kualitas serapan anggaran agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain persoalan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti temuan BPK terkait kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia. Pemerintah diminta segera melakukan rekonsiliasi data antara BPKAD dan BKPSDM agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Pelayanan publik di Distrik Alama turut menjadi perhatian. Fraksi PDI Perjuangan menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan belum optimalnya pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi akibat kondisi keamanan yang belum sepenuhnya pulih.
Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian khusus, termasuk mempercepat pemulihan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan kembali menyoroti persoalan banjir di Kota Timika yang belum terselesaikan. Pemerintah didorong mempercepat pembangunan drainase, meningkatkan koordinasi lintas OPD, serta mengoptimalkan penanganan proyek air bersih, pembangunan jalan dan jembatan di wilayah pegunungan dan pesisir, serta pemanfaatan terminal bandara yang dibangun menggunakan APBD.
Pada bidang pendidikan, fraksi PDI Perjuangan meminta dana Otonomi Khusus diprioritaskan untuk beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya suku Amungme dan Kamoro, serta pembangunan fasilitas pendidikan di kampung-kampung yang belum memiliki sekolah.
Sementara di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pembenahan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Mimika sesuai temuan BPK, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, fraksi mendesak pemerintah daerah mengutamakan pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua dan masyarakat ber-KTP Mimika, dalam perekrutan tenaga kerja di PT Freeport Indonesia, perusahaan kontraktor, maupun perusahaan swasta lainnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan, meningkatkan profesionalisme pengelolaan Pasar Sentral Timika, serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan penanganan konflik sosial.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar seluruh kepala OPD lebih fokus melaksanakan program kerja di perangkat daerah masing-masing dan tidak terlalu sering mengikuti perjalanan dinas kepala daerah sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
“Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mimika,” ujar Adrian.(Anis Batalotak)
