MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi diluncurkan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (2/10/2026). Kehadiran dua SPPG tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari rantai pasok program pemenuhan gizi.
Dua SPPG yang diluncurkan yakni SPPG Mimika Wania Mawokau Jaya 2 dan SPPG Perintis Mimika Baru 002. Kegiatan peluncuran berlangsung di Jalan Yos Sudarso, Timika, dan merupakan bagian dari peresmian SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang mencakup 16 provinsi di kawasan Indonesia bagian timur dengan total 116 kabupaten.
Prosesi peluncuran di Mimika dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Kabupaten Mimika, Fransiskus Bokeyau. Ia didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Papua, Djimmy Yomaiwi Douw.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakannya, Fransiskus mengatakan pemenuhan gizi yang baik, seimbang, dan berkelanjutan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
“Anak-anak yang sehat akan memperoleh asupan gizi yang cukup serta memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini merupakan fondasi penting untuk mewujudkan generasi muda yang cerdas, produktif, berdaya saing, dan berkualitas,” ujarnya.
Menurut Fransiskus, Pemerintah Kabupaten Mimika mendukung pelaksanaan program SPPG dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta pengawasan dalam setiap proses penyelenggaraannya.
Ia mengatakan dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan penyelenggara diperlukan agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Atas nama pemerintah daerah, kami tetap akan mendukung dan bekerja sama dengan penyelenggara agar kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas yang mampu menghadirkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPPG Provinsi Papua, Djimmy Yomaiwi Douw, mengatakan pelaksanaan program pemenuhan gizi di Papua harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat anak-anak di sejumlah wilayah yang membutuhkan intervensi gizi karena belum memperoleh asupan makanan bergizi secara memadai.
“Kalau kita turun langsung ke kampung-kampung, kita melihat masih banyak anak yang membutuhkan intervensi gizi. Bahkan ada anak-anak sekolah yang baru pertama kali merasakan atau mengonsumsi jenis makanan tertentu, termasuk buah,” ungkapnya.
Douw mengatakan program pemenuhan gizi juga dapat memberikan dampak lebih luas apabila melibatkan masyarakat setempat dalam penyediaan bahan pangan.
Ia mendorong setiap dapur SPPG menggandeng masyarakat dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan makanan, seperti telur, sayuran, serta berbagai hasil pertanian dan pangan lainnya.
“Setiap dapur SPPG harus melibatkan banyak pemasok. Kalau satu dapur membutuhkan telur, sayur, dan bahan pangan lainnya setiap hari, maka sebisa mungkin kebutuhan itu dipenuhi dari masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menurut Douw, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk SPPG dapat menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan produksi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari program pemerintah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah, khususnya instansi yang menangani sektor pangan dan pertanian, untuk bersama-sama menghitung kebutuhan bahan pangan masing-masing SPPG.
Dengan perencanaan tersebut, kebutuhan dapur SPPG dapat disesuaikan dengan kemampuan produksi masyarakat setempat.
“Kalau bahan lokal bisa dipasok dari masyarakat sekitar, orang tua membawa sayur, telur, atau hasil pertanian mereka ke sini, kemudian bahan tersebut digunakan untuk memenuhi makanan anak-anak. Dengan begitu, program gizi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain pemenuhan kebutuhan gizi, Douw menyebut program makanan bergizi juga mulai menunjukkan dampak terhadap kehadiran anak di sekolah di sejumlah wilayah.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, terdapat sekolah yang mengalami peningkatan tingkat kehadiran setelah program pemberian makanan bergizi dijalankan.
“Di beberapa sekolah, tingkat kehadiran anak meningkat. Ada yang sebelumnya sekitar 20 persen, kemudian naik menjadi 60 hingga 90 persen. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi juga berkaitan dengan kehadiran dan aktivitas anak di sekolah,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan keberlanjutan program juga membutuhkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan bahan pangan yang masuk ke dapur SPPG.
Menurutnya, rantai pasok harus dijaga sejak bahan pangan diperoleh hingga diolah dan diberikan kepada penerima manfaat.
“Suplai harus dijaga. Kalau terjadi kejadian luar biasa, yang akan menghadapi persoalan bukan hanya penyelenggara, tetapi juga pemerintah. Karena itu, kualitas dan keamanan bahan pangan harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Dengan beroperasinya dua SPPG tersebut, diharapkan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Mimika dapat semakin luas dan berjalan secara berkelanjutan.
Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mendukung tumbuh kembang anak sekaligus membangun generasi Papua yang sehat, produktif, dan berkualitas.(Liddya Bahy)
