MIMIKA,(timikabisnis.com) – Sebanyak 10 kampung di Distrik Jita menitipkan 129 usulan program pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2027. Usulan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dari wilayah kampung pesisir menuju pusat kota.
Musrenbang yang berlangsung di Ballroom Hotel Kanguru, Jalan Cenderawasih, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Jumat (6/3/2026) itu diikuti perwakilan 10 kampung, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta tim pendamping dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika.
Berdasarkan hasil penyusunan usulan yang dihimpun dari 10 Kampung pada Musrenbang Distrik Jita menghasilkan 129 program yang mencakup berbagai sektor kebutuhan dasar masyarakat.
Program-program tersebut meliputi penyediaan air bersih, pembangunan MCK, perumahan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan penerangan jalan.
Selain itu, sektor ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi perhatian melalui usulan pengembangan bidang perikanan, di antaranya bantuan alat tangkap bagi nelayan.
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutan yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau, mengatakan Musrenbang distrik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Forum ini merupakan wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga distrik guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Musrenbang tidak hanya membahas rencana pembangunan semata, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat.
“Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan agar setiap usulan program yang dihasilkan benar-benar berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk Distrik Jita.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan beberapa hal penting dalam penyusunan usulan Musrenbang.
Pertama, usulan program harus disusun berdasarkan skala prioritas sehingga pembangunan dapat tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Kedua, potensi lokal perlu dioptimalkan guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian utama.
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dinilai penting guna membuka aksesibilitas antarwilayah.
Terakhir, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu saya berharap seluruh peserta Musrenbang dapat berperan aktif memberikan masukan, saran, dan usulan yang konstruktif demi kemajuan Distrik Jita,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Jita, Suto Rontini, berharap para kepala kampung dapat memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana.
“Kita tahu bahwa masih banyak fasilitas pemerintah, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan di Distrik Jita yang masih kurang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan fasilitas rumah ibadah yang masih belum memadai di sejumlah kampung.
“Jika ada fasilitas bangunan gereja yang masih kurang, itu bisa diajukan atau diusulkan dalam Musrenbang,” katanya.
Suto juga menegaskan agar usulan yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan prioritas masyarakat. Program yang sudah dikerjakan melalui dana desa ataupun yang bukan menjadi kebutuhan mendesak diharapkan tidak lagi diusulkan.
“Yang paling penting adalah perumahan dan air bersih sehingga itu bisa masuk dalam usulan. Hari ini kita masukkan, entah besok dijawab atau tidak, tetapi itu menjadi usulan prioritas kita. Jangan sampai kita mengusulkan sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tutupnya.(Anis Batalotak)
