Timika (Timikabisnis) – Pemerintah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Mimika Baru Tahun 2023.Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Lurah di wilayah Distrik Mimika Baru.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan mengatakan pembangunan daerah adalah proses pembangunan yang berlangsung berkelanjutan secara terus menerus yang dilaksanakan di daerah dan yang
menyangkut berbagai aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya.
“Dengan melekatkan
potensi yang ada pembangunan daerah tersebut bisa disebut sebagai pembangunan partisipatif,”kata Paulus.
Pembangunan partisipatif yaitu model perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), dan elemen masyarakat lainnya yang mengarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam rangka menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerah salah satu proses yang paling penting dalam menciptakan tujuan dari pembangunan tersebut adalah perencanaan pembangunan diawali program pembangunan, harus dengan pencanangan yang terarah, cermat, serta terukur, sesuai aspirasi dan juga tuntutan masyarakat.
Terkait dengan itu lanjut Paulus, Musrenbang yang dilaksanakan hari ini, merupakan wujud perencanaan pembangunan, partisipasi serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan Amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan.
“Proses Musrenbang tahunan yang kita selenggarakan mulai dari tahap rembuk warga, Musrenbang kelurahan, sampai dengan Musrenbang tingkat distrik ini, memiliki peran strategis dalam penyusunan rencana kerja Distrik Mimika Baru tahun berikutnya”kata Paulus.
Rangkaian kegiatan ini sebut Paulus, berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan Musrenbang, dimana didalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non pemerintah sekaligus untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini, namun juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa mendatang untuk itu diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar kita komitmen tinggi pembangunan.
Perencanaan pembangunan yang kita rancang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus juga sejalan dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif, penerapan prinsip berkelanjutan, serta penanganan yang terintegrasi dan tidak parsial.
“Kegiatan Musrenbang ini, diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dengan pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan solusi atas beragam keterbatasan yang dimiliki dan mampu melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergis dan tepat sasaran,”kata Paulus. (sel)
