Para CPNS Formasi 2018 Kabupaten Puncak saat mengelar aksi di Timika/Foto : Istimewa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 asal Kabupaten Puncak menyampaikan enam poin tuntutan kepada Bupati Puncak Willem Wandik SE.M.Si untuk salah satunya adalah segera menjadwalkan prajabatan dan Latihan Dasar (Latsar) CPNS Formasi 2018.
Enam tuntutan ini disampaikan oleh Koordinator Aksi Anis A Kora di Kantor Agen Tiket milik Pemkab Puncak di Jalan Heatubun , Kwamki Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika, Papua, Kamis (17/3/2022).
Menurut Anis Kora, aksi ini digelar melatarbelakangi beberapa hal tersebut menjadi pertimbangan bagi kami untuk melakukan aksi tuntutan ini yang berharap kepada bapak Bupati Willem wandik untuk menangkapi tuntutan ini.
Adapun tuntutan yang disampaikan diantaranya, meminta kepada Bupati agar supaya berkoordinasi dengan kepala BKD untuk membicarakan jadwal prajabatan dan Latsar, meminta kepada pinitia menerima CPNS Pormasi 2018 dalam hal ini Wakil Bupati agar bangun komunikasi dengan bupati dan kepala BKD, sehingga nasib CPNS Pormasi 2018 jelas dan terarah.
“Saya memawakil seluruh CPNS meminta kepada Bupati supaya prajabatan di percepat dan kami mau SK PNS kami harus di tanda tangani oleh bupati Willem Wandik SE.M.Si sebagai Bupati Puncak periode 2018 – 2023, sehingga beliau meninggalkan suatu kenangan bagi kami CPNS Pormasi 2018. Sebab di bawah kepemimpinan beliau kami di angkat,”pintanya.
Anis Kora menambahkan, bahwa salah satu alasan kami mendesak pak bupati untuk prajabatan di percepat adalah status kami CPNS tidak mampu untuk bertahan di ilaga kabupaten puncak, berdasarkan kebijakan Bupati Nomor: 860/SET/2022. Yang berlaku pada 1 Maret 2022, mengingat harga barang di ilaga yang begitu tinggi tidak bisa dibarengi dengan gaji CPNS.dengan alasan ini kami mendesak pak bupati untuk menjadwalkan kegiatan prajabatan dalam tahun ini.
“Kami minta kepada Bupati melakukan suatu inspeksi mendadak di setiap dinas, badan dan kantor, supaya dapat memperoleh informasi akurat tentang ASN asal kabupaten puncak. Sebab kami mendapatkan informasi dari suatu sumber bahwa jumlah keseluruhan ASN mencapai 400 namun faktanya hanya berapa orang yang sering beraktivitas di kantor – kantor. Lalu sebagian Sebasar selama ini bekerja dimana. Sehingga Hal ini membuat tanda tanya besar bagi pemerintah kabupaten puncak dan seluruh ASN sebagai pengapdi Negara,”katanya.
Dan yang terakhir kata Anis Kora, mereka CPNS tak mau prajabatan tertunda – tunda sampai beberapa tahun kedepan, sebab pengalaman yang di alami anggkatan sebelumnya terjadi terlambat prajabatan, sehingga mempengaruhi kepangkatan mereka, akibatnya ada yang pensiun dini. (tim)
