Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan, SE/Foto : dok timikabisnis.com.
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tugas pokoknya adalah melakukan kajian dan perencanaan dari seluruh usulan Program-program, dan selanjutnya seluruh program yang sudah masuk dalam APBD diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk di kerjakan dan direalisasi, jangan sekedar Pemberi Harapan Palsu (PHP).
“Bappeda itu tugsnya hanya melakukan perencanaan saja dari seluruh program yang diusulkan, jangan lagi mengelola atau mengerjakan sebuah program yang tertuang dalam APBN dan semestinya dikembalikan kepada masing-masing OPD. Bappeda Stop Pemberi Harapan Palsu kepada OPD atau pihak-pihak lain, janji itu malah tidak pernah terwujud termasuk program program, “tegas Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan, SE kepada wartawan melalui sambungan telepon Jumat (19/4/2024).
Politisi Senior PDI Perjuangan Mimika meminta agar Bappeda tidak mengambil peran ganda sebagai perencana lalu mengambil alih program-program atau mengatur OPD yang programnya melekat di Dinas lain. Kebijakan Bapeda saat ini menurut Jhon Thie, diduga tidak sesuasi dengan tupoksi, dimana mereka hanya sebagai perencanaan dari tingkat distrik hingga OPD, namun Bappeda juga seakan lakukan perencanaan pekerjaan.
“Salah satu contoh soal Pokir Dewan, pada tahun 2024 kami sudah masuk jauh hari di usulan APBD, dan dibahas oleh propinsi dan tiba-tiba dihilangkan tanpa ada koordinasi bersama Dewan. Padahal sebelum paripurna kami dewan diundang untuk merevisi semua pokir tapi kenyataan tidak ada atau tidak diakomodir, lalu sekarang dewan diminta lagi memasukan usulan program tahun anggara 2025. Tahun 2024 saja tidak diakomodir lalu kenapa minta lagi pokir dari dewan, “tanya Waket II DPRD yang suka dipanggil Jhon Thie Ini.
Adanya dugaan praktek yang tidak sesuai dengan tugas pokok yang dilakukan oleh pihak Bappeda, maka kepada Inspektorat dan APIP diminta seriusi hal ini.
“Inspektorat atau Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) untuk menyusuri dan menyelidiki adanya dugaan ini, ba benar itu ada dugaan maka dapat diproses dan dijadikan temuan. Pengawasan ini sangat penting
Dilakukan untuk memastikan tidak menyalahi aturan sehingga proses pengusulan, perencanaan hingga pelaksanaan semua program berjalan baik, “pintanya.
Lanjut kata dia, jangan sampai kejadian seperti ini terus terjadi dan berlarut larut, harus sesuai tupoksi dan kembalilan apa yang melekat dan menjadi tugas Bappeda.
“Kalau bisa ditertibkan kembali, dan kembalikan tupoksi yang ada, termasuk pokir itu ulah Bappeda. Jangan lagi mengambil kegiatan sebagai proyek dan mereka yang menentukan juga kontraktornya, tolong ditelusuri jangan seenaknya bekerja. Salah satu contohnha adalah dengan menghilangkan Pokir dewan dan tidak jelas kenapa dihilangkan,”cetusnya.
Banyak Program Perencanaan dari Bappeda Tidak Terealisasi
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan, SE juga menyoroti kinerja Bappeda yang sudah cukup banyak melahirkan perencanaan namun tidak terealisasi, padahal dalam perencanaan itu juga cukup menelan anggaran.
“Banyak perencanaan yang sudah ada di Bappeda namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan atau direalisasikan, hal ini harus menjadi perhatian serius. Karena dalam sebuah perencanaan itu juga membutuh anggaran yang lumayan banyak, “pungkasnya.
Salah satu contoh, perencanaan pembangunan kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Mimika yang sudah ada perencanaannya, namun hingga kini belum jelas realisasinya. (tim)
