Timika (timikabisnis) – Operasional lembaga-lembaga besar di Timika, seperti Lemasa, Lemasko dan Yamak (Yahamak) mulai tahun ini tidak lagi melalui YPMAK tapi langsung dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

“ Ini sesuai keputusan bersama yang dilakukan bersama di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 Juni 2019 bahwa ini sebenarnya implementasi dari pada MOU, PTFI dengan dua lembaga adat.

MoU ini mengembalikan posisinya bahwa dua lembaga adat ini sejajar dengan PTFI, maka implementasi dari itu operational tetap dari PTFI. Kemudian soal program dan operaiona juga dalam implementasinya tetap dari PTFI,” jelas Ketua Dewan Pembina YPMAK, Nathan Kum kepada media di MPCC, Selasa (23/3).

Natan menjelaskan, lembaga besar di daerah ini yang lahir memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat asli baik Lemasa, Lemasko, Yamak (Yahamak) tetap mendapat pembiayaan organisasinya dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Menjawab pertanyaan wartawan soal dualisme kepemimpinan yang terjadi di lembaga adat, Natan menjelaskan soal dualisme atau kisruh itu urusan organisasi, dan PTFI tidak bisa campur urusan itu.

Yang ada dualisme diharapkan bisa diselesaikan bersama-sama dengan para tokoh. Bagi PTFI kepengurusan lembaga adat yang tidak bermasalah itu yang diakomodir oleh PTFI.

“ Kalau ada masalah diharapkan mereka bis selesaikan. Bagi saya selama ini tidak ada masalah. Contoh di Lemasa kepengurusan yang diakui adalah dibawah pimpinan John Stingal Beanal, dan Lemasko adalah Pak Gerry Okoare.

Pengajuan anggaran tiap tahun ke PTFI yang usul adalah kedua bapak ini sehingga prosesnya tidak susah dan tidak lama,” kata Nathan Kum.

Soal harapan kepada YPMAK, kedepan dengan ada visi misi bisa berjalan dengan baik. Program yang dijalankan selama ini ada tiga, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi . Program-program ini dapat dijalankan dengan baik dan dapat menyentuh sampai ke masyarakat akar rumput. (don)