Suasana rapat internal Komisi B DPRD Mimika/ Foto Ketua Komisi B DPRD Mimika Rizal Pata’dan,ST, Senin (22/2)/Foto : husyen opa
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Komisi B DPRD Mimika akan mengawali kegiatannya dalam membantu pemerintah daerah dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dua sumber, yaitu PAD dari Pasar dan Retribusi dari Dinas Perikanan dan Kelautan.
Terkait rencana tersebut, pada Senin (22/2) siang, Komisi B melakukan pertemuan internal diruang rapat Komisi B DPRD Mimika yang dipimpin langsung oleh Ketuanya, Rizal Pata’dan,ST dan dihadiri oleh anggota Komisi B, Merry Pongutan, Lois Paerong,ST, Anton Palli,SH, Karel Gwijangge,S.IP, Tanzil Azharie,SE guna menyusun sejumlah rencana kegiatan Komisi B diawal tahun ini.
“Iya, memulai rencana kegiatan kita di Komisi B, kita sudah melaksanakan rapat untuk menyusun kegiatan,” kata Rizal usai pertemuan, Senin (22/2).
Dijelaskan Rizal, kegiatan yang dibahas dalam rapat internal tersebut nantinya akan di sinkronkan dengan agenda DPRD Mimika selama setahun.
Kendati demikian, ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu maka akan mulai dilaksanakan diawal bulan Maret.
“Jadi, tentu akan kita sesuaikan dengan Bamus, karena waktu berjalan terus, ini kita sudah mau masuk lagi ke bulan ketiga, tapi kegiatan belum ada sehingga kami (Komisi B) sepakat untuk memulai kegiatan di minggu depan,” jelasnya.
Dalam rapat internal tersebut ada beberapa kegiatan yang dimasukkan, salah satunya terkait pasar Sentral dan retribusi pada kawasan perikanan, namun sebelum melakukan kunjungan kerja, pihaknya akan mengundang OPD untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Jadi intinya minggu pertama kita akan fokus di disperindag, kami akan panggil (hearing) mereka dulu baik pedagang dan disperindag terkait pengelolaan didalam itu, setelah Hearing baru kita turun lapangan untuk pastikan sekaligus mengevaluasi hasil kunjungan Komisi B tahun lalu,”ungkapnya.
Ketua Komisi B ini menambahkan, ada beberapa hal yang nantinya akan dievaluasi kembali dari hasil kunjungan tahun lalu. Ia mengakui ada yang sudah terealisasi dan ada yang belum, salah satunya mengenai bangunan yang berada di depan pasar SP-3, dan juga terkait potensi perikanan namun hingga saat ini belum ditarik retribusi.
“Terkait masalah di SP-3 itu ada oknum yang mengklaim ditambah penataan tempat yang amburadul, jadi kalau bisa bangunan yang ada diluar itu kalau bisa dibongkar, karena menutupi bangunan pasar SP-3,” tambahnya.
Selama ini, kata Rizal pemerintah fokus pada sektor pertambangan yang setiap tahunnya memberikan kontribusi bagi pemerintah, namun tidak melihat potensi dari sektor lain yang berpotensi memberikan PAD yang besar bagi daerah. (opa)
