TIMIKA,(timikabisnis.com) – Sejumlah Fraksi Fraksi di DPRD Mimika menilai Pemerintah Daerah belum mengedepankan asaz manfaat dan rasa keadilan karena belum terlihat pemerataan pembangunan di daerah daerah terpencil dan hanya terfokus kepada wilayah perkotaan.

Sorotan ini disampaikan oleh sejumlah fraksi seperti, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Mimika Bangkit dan Fraksi PKB pada Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tentang Pandangan Umum Fraksi Fraksi di DPRD atas Jawaban Pemerintah Daerah tentang R-APBD Mimika tahun 2021 di ruang Sidang Kantor DPRD Mimika, Jumat (11/12).

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Yulian Salossa mengatakan sebagaimana atensi dari pemerintah pusat bahwa postur anggaran untuk tahun 2021 ini seharusnya konsen tentang hal hal untuk kembali memulihkan ekonomi dan kehidupan seluruh masyarakat dari dampak pandemi covid-19, bukan lebih banyak kepada hal hal yang tidak prioritas seperti pembangunan infrastruktur yang hanya dipusatkan di kota saja akan tetapi ke pelosok pelosok dan pedalaman dimana masyarakat mendapatkan imbas dari wabah virus corona belum sama sekali terlihat.

“Pemerintah seharusnya fokus dan lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor sektor yang menyentuh langsung tentang pemulihan ekonomi, penanganan dan penanggulangan covid-19, sektor pendidikan dan kesehatan,”tegas Salossa.

Fraksi PDI Perjuangan menilai pagu anggaran yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di APBD tahun 2021 pemerintah tidak mengedepankan azas manfaat dan keadilan serta pemerataan program pembangunan, dimana banyak opd yang semestinya bersentuhan langsung dengan program pemulihan ekonomi dan penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 malah tidak mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, seperti dinas tanaman pangan, dinas koperasi usaha kecil dan mikro, dinas sosial, rumah sakit umum daerah (blud), bagian kesra serta opd lainnya.

Sementara Fraksi Gerindra melalu Ketua Fraksinya, Muhammad Nurman S Karupukaro mengingatkan kepada pemerintah agar jangan melupakan masyarakat dan pembangunan di daerah pedalaman kabupaten mimika.

“Kami berpesan agar jangan lupa masyarakat kita yang mendiami dusun dusun atau kampung kampung baik di pegunungan, di pesisir, karena agar jangan terlalu jauh pembangunan yang ada di kota dan di kampung kampung,”pintanya.

Fraksi Gerindra memberikan catatan kepada Pemda Mimika, yakni berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 5 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, penganggaran pengeluaran daerah dalam penyusunan RAPBD 2021, penganggaran pengeluaran daerah harus sesuai dengan kepastian ketersediaan anggaran atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

“Menurut fraksi gerindra, pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga masih terjadi peminjaman di bank papua sebesar Rp 440 miliar,”katanya.

Sedangan Fraksi Mimima Bangkit dalam pandangan Fraksinya yang disampaikan Drs Leoanradus Kocu mengatakan defisit yang disebabkan oleh faktor kinerja pemerintah yang kurang maksimal.

“Melihat dan membaca struktur Pendapatan dan Alokasi Belnja dan Pembiayaan tahun 2021 dimana pembagian 75 persen untuk belanja langsung dan 25 persen untuk belanja tidak langsung, dimana alokasi biaya belanja untuk kesejahteraan masyarakat sangat rendah hanya mencapai Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar saja. Semestinya orientasi pembiayaan untuk kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan khususnya pemenuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi,”tegas Leo Kocu.

Fraksi PKB dalam pandangan fraksinya yang disampaikan langsung oleh Ketuanya, Miller Kogoya mengatakan bahwa penetapan target pendapat daereah diasumsikan bahwa kondisi perekonomian kabupaten sedang mengalami penurunan.

“Prediksi tentang potensi resesi ekonomi di Indonesia akibat Pandemi Covid-19 potensial terjadi, tentunya juga akan berpengaruh di kabupaten Mimika. Dengan melemahnua pertumbuhan ekonomi, berpotensi juga menurunkan pendapatan daerah,”tegas Miller.

Fraksi PKB berharap dalam rancangan APBD tahun 2021 untuk merealisasikan program harus matang dan terstruktur sesuai perencanaan

“Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi anggaran bagi sektor pendidikan, kesehatan dan pemerataan pembangunan di daerah terpencil. Tak kalah penting prioritas peningkatan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 dan penyakit malaria yang saat ini melanda Mimika,”pintanya. (opa)