Wabup Mimika: Jangan Jadikan Opini WTP sebagai Satu-satunya Ukuran Keberhasilan

MIMIKA,(timikabisnis.com) – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar tidak menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari pencapaian opini audit maupun tingginya realisasi anggaran, tetapi harus dilihat dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Emanuel saat menghadiri kegiatan penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jumat (20/11/2026).

Dalam arahannya, Emanuel mengatakan, penyusunan LPJ bukan sekadar kewajiban administratif yang harus diselesaikan setiap tahun. Lebih dari itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Karena itu, ia meminta setiap OPD tidak hanya menyajikan laporan dalam bentuk angka dan persentase realisasi keuangan, tetapi juga menjelaskan secara menyeluruh hasil pelaksanaan program, tingkat keberhasilan kegiatan, serta berbagai kendala yang dihadapi selama penggunaan anggaran.

“Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari efektivitas penggunaannya dalam mencapai sasaran pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Emanuel juga meminta setiap perangkat daerah melakukan evaluasi secara objektif terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan APBD. Hal tersebut mencakup tidak tercapainya target pendapatan, rendahnya realisasi belanja, hingga besarnya sisa anggaran pada program tertentu.

Menurutnya, setiap belanja pemerintah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian target pembangunan. Anggaran daerah harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka kemiskinan.

Dengan demikian, lanjut Emanuel, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui tingginya penyerapan anggaran maupun pencapaian opini audit yang baik, tetapi juga harus tercermin dari perubahan positif yang dirasakan masyarakat.

Selain menekankan efektivitas penggunaan anggaran, Emanuel mengingatkan seluruh OPD agar menjaga ketertiban administrasi dan memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai kelengkapan dokumen, ketepatan data, serta keabsahan bukti pertanggungjawaban merupakan aspek penting yang harus diperhatikan setiap perangkat daerah. Apabila ditemukan kelemahan administrasi, ketidaksesuaian, maupun temuan hasil pemeriksaan, seluruhnya harus segera ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, kata Dia,pimpinan OPD bersama seluruh jajarannya diminta berpartisipasi aktif dalam penyusunan analisis LPJ. Setiap perangkat daerah juga diharapkan terbuka dalam menyampaikan kondisi pelaksanaan anggaran, menyediakan data yang akurat, serta menjalankan rekomendasi perbaikan secara konsisten.

Emanuel kembali menegaskan bahwa orientasi utama penggunaan APBD harus diarahkan pada pembangunan yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata mengejar angka realisasi anggaran ataupun prestasi administratif.

“Jangan hanya berorientasi pada tingginya realisasi anggaran atau pencapaian opini audit yang baik, tetapi utamakan hasil dan dampak nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya.(Liddya Bahy)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *