MIMIKA, (timikabisnis.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus berupaya meningkatkan kualitas pendataan masyarakat sebagai langkah memastikan program bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara tepat sasaran.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Tahun 2026 di Hotel Cenderawasih 66, Timika, Kamis (12/11/2026).
Mewakili Bupati Mimika, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau, menegaskan bahwa peningkatan kemampuan operator SIKS-NG merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kualitas data sosial ekonomi menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan serta menetapkan masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah. Data yang digunakan harus akurat, terbaru, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
” Pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi justru tidak terdata. Sebaliknya, kita juga tidak menginginkan adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, keberadaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi dasar penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Untuk itu, para operator SIKS-NG diminta menjalankan tugas secara cermat, mulai dari pengumpulan, penginputan, pembaruan hingga proses verifikasi dan validasi data masyarakat di wilayah masing-masing.
Setiap informasi yang dimasukkan ke dalam sistem harus berdasarkan kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar perkiraan ataupun kepentingan tertentu. Dengan demikian, data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat.
” Operator harus memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data, pemerintah juga menekankan pentingnya membangun koordinasi yang kuat antara Dinas Sosial, pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung. Sinergi tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan informasi, kesalahan pendataan, maupun tumpang tindih data penerima bantuan.
Proses verifikasi dan validasi juga diharapkan dilakukan secara rutin agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi warga dapat segera diperbarui dalam sistem.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa SIKS-NG bukan hanya aplikasi untuk kepentingan administrasi, tetapi menjadi salah satu instrumen penting dalam penyediaan informasi kesejahteraan sosial yang digunakan pemerintah untuk menyusun perencanaan, melaksanakan program, melakukan pengawasan, hingga mengevaluasi kebijakan sosial.
Penguatan sistem pendataan tersebut juga diarahkan agar sejalan dengan integrasi data pemerintahan melalui aplikasi MAITUA yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Mimika. Integrasi informasi diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemkab Mimika sendiri, lanjut Fransiskus, terus mendorong peningkatan pelayanan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian serta perlindungan pemerintah.
” Melalui pelatihan operator SIKS-NG Tahun 2026 ini, diharapkan pengelolaan data sosial ekonomi di seluruh wilayah semakin tertib, akurat, terpadu, dan transparan serta bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (Lyddia Bahy).
