MIMIKA,(timikabisnis.com) – Persoalan transportasi darat, ketersediaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penerangan menjadi sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat Kapiraya yang disampaikan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika saat melakukan kunjungan kerja di Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (7/11/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, didampingi Sekretaris Komisi Herman Tangke Pare, ST, serta anggota komisi, yakni Yan Piterson Laly, ST, Sasiel Abugau, Federina Matirani, SH, Benyamin Sarira, SE, dan Elias Mirip, SE.
Rombongan turut didampingi Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, bersama staf Sekretariat DPRK Mimika.
Kehadiran rombongan DPRK Mimika disambut langsung Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Sem Naroba, bersama jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta masyarakat setempat.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Dari berbagai aspirasi yang disampaikan, transportasi darat menjadi kebutuhan paling mendesak, disusul ketersediaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penerangan.
Persoalan transportasi bahkan dirasakan langsung oleh rombongan Komisi III DPRK Mimika. Rombongan mengalami kesulitan melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Kapiraya yang berjarak kurang lebih sekitar empat kilometer dari lokasi pertemuan di sekitar kawasan pelabuhan Kapiraya.
Akibat keterbatasan sarana transportasi, rombongan belum dapat melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Kapiraya.
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat guna mendengar berbagai aspirasi sekaligus mengetahui kebutuhan yang harus menjadi prioritas pembangunan.
“Kami berharap bisa langsung berdiskusi dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Namun, karena kendala transportasi, kami hanya bisa sampai di sini,” ujar Herman.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang ditemukan adalah akses transportasi masyarakat yang belum terbuka sepenuhnya, meskipun infrastruktur jalan sudah tersedia.
“Masukan masyarakat ingin kami dengar secara langsung, sehingga kami bisa mengetahui aspirasi mereka sekaligus memastikan apakah kebutuhan tersebut menjadi prioritas atau belum. Satu hal yang langsung kami dapatkan adalah persoalan transportasi masyarakat,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut, Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Sem Naroba, bersama Ketua Bamuskam membenarkan bahwa transportasi darat, khususnya kendaraan untuk angkutan desa, merupakan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRK Mimika, Yan Piterson Laly, juga menegaskan bahwa transportasi menjadi persoalan paling prioritas. Hal itu terbukti ketika rombongan Komisi III DPRK Mimika sendiri tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Kapiraya.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Kapiraya, Fransisko Wau Kateyau, mengatakan kendala transportasi tidak hanya dialami masyarakat, Rombongan DPRK Mimika tetapi juga menjadi persoalan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkunjung ke wilayah tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sebelumnya pernah mendapatkan bantuan kendaraan roda tiga atau bentor. Namun, bantuan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan transportasi secara maksimal.
“Memang kemarin (red) ada bantuan bentor, tetapi tidak maksimal. Karena itu, transportasi darat ini sangat mendesak dan perlu dipercepat. Ini kebutuhan kita semua,” ungkap Fransisko.
Selain transportasi, ketersediaan air bersih juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Kepala distrik bersama warga membenarkan bahwa akses terhadap air bersih masih menjadi kendala bagi masyarakat.
Masyarakat juga membutuhkan peningkatan jaringan telekomunikasi agar dapat berkomunikasi dengan lancar, serta mendukung pelayanan pemerintahan dan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, penerangan menjadi kebutuhan penting lainnya untuk menunjang aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari. Ketersediaan penerangan diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Di sektor pendidikan, kondisi Kapiraya relatif berjalan baik. Fransisko Wau Kateyau menjelaskan bahwa fasilitas sekolah negeri telah tersedia dan aktivitas pendidikan berlangsung sebagaimana mestinya.
Dalam pertemuan tersebut, tokoh pemuda setempat juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan ibu kota Kapiraya. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi keterbatasan transportasi masih menjadi salah satu penghambat utama.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Herman Gafur menilai Kapiraya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kondisi wilayah yang subur dan ketersediaan lahan dinilai menjadi modal penting untuk mendorong percepatan pembangunan.
“Kampung ini sangat bagus dan subur. Tinggal bagaimana kita mempercepat proses pembangunannya. Kalau pembangunan dipercepat, tentu wilayah ini akan semakin maju,” katanya.
Lebih lanjut, Herman juga menyinggung peluang peningkatan status wilayah Kapiraya menjadi daerah otonomi baru (DOB), apabila mendapat dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pembentukan DOB dapat menjadi salah satu opsi yang perlu dikaji untuk mempercepat pelayanan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kalau masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, tokoh pemuda, dan tokoh agama mendukung, tentu kita bisa mendorong bersama-sama agar daerah ini menjadi DOB baru. Kalau semuanya mendukung, Komisi III akan menyampaikan kepada pemerintah daerah agar dibentuk tim kajian,” jelas Herman.
Ia menambahkan, arah pembangunan pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian kepada kawasan perbatasan dan wilayah yang masih mengalami keterisolasian agar kesenjangan pembangunan dapat dikurangi.
Pada kesempatan yang sama, Fransisko Wau Kateyau mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengawal proses usulan pembentukan DOB pada 2012. Saat itu, tim uji kelayakan melakukan survei di sejumlah wilayah, yakni Kokonao, Agimuga, dan Kapiraya.
“Berdasarkan survei saat itu, Kapiraya dinilai layak menjadi ibu kota. Tempat ini memiliki potensi dan sangat layak untuk dikembangkan,” ungkapnya.
Fransisko berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kapiraya, terutama penyediaan transportasi darat, air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penerangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai, apabila potensi wilayah didukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar yang memadai, Kapiraya memiliki peluang untuk tumbuh menjadi kawasan yang lebih maju dan berkembang.
Dalam dialog bersama Kepala Distrik, Bamuskam, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga, Sekretaris Komisi III DPRK Mimika, Herman Tangke Pare, ST, turut menggali kebutuhan mendesak masyarakat dengan meminta penjelasan langsung kepada Ketua Bamuskam.
“Pak Bamuskam, apa yang mau disampaikan? Kebutuhan yang paling prioritas saat ini adalah transportasi darat?” tanya Herman Tangke Pare.
Pertanyaan tersebut semakin mempertegas perhatian Komisi III terhadap persoalan transportasi darat yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Kapiraya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRK Mimika, Benyamin Sarira, SE, turut menanyakan keberadaan sejumlah tenda yang dilihatnya saat melintasi kawasan tersebut.
“Yang tinggal di tenda-tenda ini, Pak Kepala Distrik?” tanya Benyamin.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Sem Naroba, menjelaskan bahwa tenda-tenda tersebut sebelumnya ditempati masyarakat saat terjadi konflik. Namun, saat ini warga telah kembali ke kampung masing-masing dan menjalankan aktivitas seperti biasa.
“Yang tinggal di tenda-tenda ini waktu konflik kemarin (red). Sekarang mereka sudah pergi bekerja semua, sudah kembali ke kampung semua. Sudah aktivitas normal,” jelas Sem Naroba.
Kadistrik berharap melalui Kunjungan kerja Komisi III DPRK Mimika tersebut diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, khususnya untuk menjawab berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Kapiraya.
“Penyediaan transportasi darat, air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penerangan diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar keterisolasian wilayah dapat diatasi serta pemerataan pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah Kapiraya,”pungkasnya.(Anis Batalotak)
