MIMIKA,(timikabisnis.com) – Potret keterbatasan pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terlihat di Kampung Aindua, Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kondisi tersebut terungkap saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah tersebut, Rabu (4/11/2026).
Dalam kunjungan itu, Komisi III menemukan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan ruang kelas, tenaga pendidik yang seluruhnya berstatus honorer, hingga fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat tinggal tenaga kesehatan yang belum memadai.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, didampingi Sekretaris Komisi Herman Tangke Pare, ST, serta anggota komisi, yakni Yan Piterson Laly, ST, Sasiel Abugau, Federina Matirani, SH, Benyamin Sarira, SE, dan Elias Mirip, SE.
Rombongan turut didampingi Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, bersama staf Sekretariat DPRK Mimika. Hadir pula Kasubag Tata Pemerintahan (Tapem), Suto Rontini, beserta jajaran.
Kedatangan rombongan disambut Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Everardus Rikok, bersama masyarakat setempat melalui prosesi tarian adat Suku Kamoro.
Dalam sambutannya, Everardus menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi III DPRK Mimika. Ia juga memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, salah satunya ancaman abrasi pantai yang kerap terjadi di Kampung Aindua.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, termasuk mempertimbangkan pembangunan tanggul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ancaman abrasi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengapresiasi sambutan masyarakat Aindua. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRK Mimika melalui Komisi III untuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok.
“Tujuan kami datang ke sini untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi masyarakat. Kami ingin memastikan arah kebijakan pemerintah daerah, baik di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur pendukung, benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Herman mengatakan, pertemuan langsung dengan masyarakat penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Ia juga meminta informasi terkait kondisi pendidikan dan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan di Kampung Aindua.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRK Mimika untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan pembangunan di Kampung Aindua.
Ia juga mengingatkan para orang tua agar terus mengawasi dan memberikan perhatian kepada anak-anak mereka, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di Timika, sehingga tidak terjerumus dalam perilaku negatif, seperti mengonsumsi minuman keras.
Dari hasil pertemuan dan penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung di Kantor Kampung Aindua, terdapat sejumlah kebutuhan mendesak yang disampaikan. Di antaranya penyediaan air bersih, pembangunan gereja, pembangunan perumahan bagi tenaga kesehatan, serta penyediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD).
Usai mendengarkan aspirasi masyarakat, rombongan Komisi III bersama Kepala Distrik Mimika Barat Jauh melanjutkan kunjungan dengan meninjau SD YPPK Aindua.
Kehadiran rombongan diterima langsung oleh para guru. Dalam peninjauan tersebut, Komisi III menemukan kondisi sekolah yang membutuhkan perhatian serius. Pasalnya, SD YPPK Aindua hanya memiliki tiga ruang kelas untuk menampung seluruh siswa dari kelas I hingga kelas VI.
Salah seorang guru menjelaskan bahwa sekolah tersebut saat ini memiliki sekitar 151 siswa. Namun, jumlah tersebut hanya didukung tiga ruang kelas dan enam tenaga pendidik yang seluruhnya masih berstatus honorer.
“SD YPPK Aindua saat ini memiliki sekitar 151 siswa, tetapi hanya didukung tiga ruang kelas. Sementara itu, jumlah tenaga pendidik sebanyak enam orang dan seluruhnya masih berstatus tenaga honorer,” ungkap salah seorang guru di hadapan rombongan Komisi III.
Ketika ditanya mengenai insentif, para tenaga pendidik menyampaikan bahwa mereka menerima sekitar Rp2,5 juta per bulan.
Dalam kesempatan itu, rombongan juga melihat secara langsung kemampuan dasar para siswa. Beberapa siswa diminta menyebutkan huruf A hingga Z serta menjawab pertanyaan sederhana mengenai penjumlahan 15 + 2.
Namun, sejumlah siswa terlihat masih malu-malu ketika diminta menjawab. Beberapa di antaranya belum mampu memberikan jawaban dengan benar, sementara siswa lainnya dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat.
Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi III, Yan Piterson Laly, mengaku prihatin. Ia menilai keterbatasan fasilitas dan kondisi pendidikan di sekolah tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kalau melihat kondisi seperti ini, saya merasa sedih sekali. Tentu hal ini menjadi atensi kita untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Keprihatinan serupa disampaikan Ketua Komisi III, Herman Gafur, dan Sekretaris Komisi, Herman Tangke Pare.
Herman Gafur mengatakan, berbagai persoalan yang ditemukan selama kunjungan tersebut perlu diperjuangkan agar masuk dalam pembahasan program dan anggaran pemerintah daerah, khususnya APBD Tahun Anggaran 2027.
“Sebentar lagi mau masuk tahun 2027. Semoga dalam pembahasan APBD 2027, hal-hal seperti ini wajib disampaikan agar menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkapnya.
Selain keterbatasan ruang kelas, rombongan juga menemukan sejumlah fasilitas sekolah dalam kondisi rusak. Beberapa kaca jendela terlihat pecah, sementara bagian plafon juga mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut turut mendapat perhatian anggota Komisi III, Yan Piterson Laly dan Benyamin Sarira. Keduanya menilai perbaikan fasilitas sekolah perlu diperhatikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik.
Tidak hanya sektor pendidikan, kondisi pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Aindua juga menjadi perhatian Komisi III DPRK Mimika.
Setelah meninjau SD YPPK Aindua, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pustu Aindua untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat tinggal tenaga kesehatan.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan menemukan sejumlah fasilitas yang masih membutuhkan perhatian, terutama keterbatasan ruang pelayanan, kondisi tempat tinggal tenaga kesehatan, serta kebutuhan air bersih.
Bahkan, satu kamar diketahui harus ditempati oleh tiga orang tenaga kesehatan. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan yang bertugas melayani masyarakat di wilayah tersebut.
Meski menghadapi keterbatasan fasilitas, Pustu Aindua tercatat mampu melayani sekitar 13 pasien setiap hari.
“Pustu Aindua tercatat mampu melayani sekitar 13 pasien setiap hari,”ungkap salah seorang nakes.
Herman Gafur mengatakan, berbagai persoalan yang ditemukan, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan, diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemenuhan fasilitas dasar tersebut penting untuk menunjang kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pelosok Mimika.
Ia menambahkan, melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi III DPRK Mimika berharap seluruh aspirasi masyarakat dan temuan di lapangan dapat menjadi bahan pembahasan serta pertimbangan dalam mendorong kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran ke depan.(Anis Batalotak)
