MIMIKA,(timikabisnis.com) – Fraksi Rakyat Bersatu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap agen atau distributor semen menyusul kelangkaan bahan bangunan tersebut di wilayah Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kelangkaan semen tersebut dinilai berpotensi menghambat aktivitas masyarakat, sektor konstruksi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika.
Ketua Fraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, mengatakan persoalan kelangkaan semen tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. “Yang mana saat ini harga semen sampai 125.000/ sak, biasanya hanya sekitar 100-105.000/ sak,”ujarnya.
“Kelangkaan semen ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang sedang membangun rumah, pelaku usaha konstruksi, hingga proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan kepastian pasokan material (semen),” ujar Herman Gafur kepada timikabisnis.com), Selasa (3/11/2026).
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melalui dinas teknis segera mengevaluasi seluruh agen atau distributor semen guna memastikan kelancaran pasokan serta menjaga kestabilan harga di pasaran.
Selain evaluasi, Herman juga mendorong pemerintah daerah segera memanggil seluruh pihak terkait, termasuk distributor dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya kelangkaan semen di Timika.
Menurutnya, apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya praktik penimbunan, permainan distribusi, maupun tindakan lain yang merugikan masyarakat, maka aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan distribusi. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Herman menambahkan, Fraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi konkret yang memberikan kepastian pasokan dan keterjangkauan harga.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya bersikap reaktif dalam menangani persoalan kelangkaan semen, tetapi juga membangun sistem pengawasan dan distribusi yang lebih efektif agar masalah serupa tidak terus berulang.
“Pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan semen sehingga pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal,” pungkasnya.(Anis Batalotak)
