MIMIKA, (timikabisnis.com)- Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui kajian evaluasi kinerja serta kepuasan masyarakat. Kajian ini dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Litbang Kompas (Yayasan Berkat Budaya Sejahtera).
Kajian tersebut bertujuan untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya dalam pelaksanaan program-program prioritas Bupati Mimika yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Selasa (3/11/2026) di Aula Kantor Bapenda Mimika.
Mewakili Bupati Mimika, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Shanty Sondang, dalam sambutannya mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya program, kegiatan maupun besarnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang lebih penting adalah sejauh mana program dan pelayanan pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, suara masyarakat harus menjadi bagian penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Shanty.
Ia juga menekankan pentingnya metodologi penelitian, indikator, instrumen, serta keterwakilan responden agar hasil kajian dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara objektif dan representatif, baik di wilayah perkotaan, pegunungan maupun pesisir.
Shanty juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung pelaksanaan kajian dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Menurutnya, evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi kekurangan sekaligus menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah harus hadir, mendengar, dan terus memperbaiki diri. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang baik, kebijakan yang tepat, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pemaparan kajian, Litbang Kompas melalui narasumber Dimas Okto Danamasi menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan mengukur kinerja pemerintahan, khususnya pelaksanaan program-program prioritas Bupati Mimika yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pengukuran dilakukan melalui enam indikator utama, yakni politik dan keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, demokrasi masyarakat, infrastruktur, serta pelayanan publik.
Dalam sesi diskusi, kata Dimas, sejumlah peserta turut memberikan masukan, terutama mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses penelitian. Keterwakilan responden direncanakan mencakup empat unsur utama, yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat, perempuan, generasi muda, serta akademisi dan organisasi nonpemerintah (NGO).
Kajian juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat di wilayah pegunungan dan pesisir. Namun, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, muncul usulan agar kepala adat maupun kepala distrik dapat diundang langsung ke Kota Timika untuk memberikan informasi dan perspektif mengenai kondisi wilayah masing-masing.
Selain itu, pendekatan langsung kepada warga di kawasan perkotaan yang terdampak konflik juga dinilai penting untuk mengetahui situasi terkini serta persepsi masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Mimika.
” Nantinya dari rangkaian kajian tersebut akan disusun rekomendasi berupa policy brief atau ringkasan kebijakan serta naskah akademik. Sehingga hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi Bupati Mimika dalam menyempurnakan strategi pembangunan serta menentukan program-program prioritas daerah,” tandasnya.
Melalui kajian ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat mengidentifikasi sektor pelayanan yang perlu ditingkatkan, mempertahankan praktik pelayanan yang sudah baik, serta mewujudkan pemerintahan yang semakin responsif, profesional, transparan, dan berorientasi pada kebu tuhan masyarakat. (Lyddia Bahy).
