MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika merespons aspirasi yang disampaikan massa dari Mahasiswa dan Pelajar dalam aksi demonstrasi damai di halaman Kantor DPRK Mimika, Senin (31/8/2026).
Massa yang menggelar orasi di halaman kantor DPRK Mimika diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I, Asri Akkas dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mempertemukan Bupati Mimika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Pertemuan itu akan membahas berbagai persoalan keamanan dan kemanusiaan, khususnya kasus pembunuhan dan tindak kriminal yang dinilai terus berulang di wilayah Mimika.
“Sudah tepat datang demo ke rumah Anda. Kritikan dari mahasiswa ini harus didengarkan dan dapat ditindaklanjuti,” tegas Primus saat menerima massa aksi.
Menurut Primus, DPRK Mimika akan segera mengundang Bupati Mimika, TNI-Polri dan unsur Forkopimda lainnya untuk duduk bersama membahas kondisi keamanan sekaligus mencari langkah konkret atas berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa.
“Kami rencana panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini, karena situasi yang terjadi, pembunuhan ini berulang-ulang kali,” ujarnya.
Ia mengatakan, DPRK Mimika telah menyiapkan undangan untuk pertemuan tersebut. Forum RDP diharapkan tidak sekadar menjadi tempat menyampaikan persoalan, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Hari ini saya ketik undangan untuk kita duduk bicara di sini, di Kantor DPRK Mimika,” katanya.
Primus menambahkan, DPRK Mimika belum dapat memastikan kehadiran Bupati dalam pertemuan tersebut. Namun, pihaknya tetap akan mengundang seluruh unsur Forkopimda agar persoalan keamanan dapat dibahas secara bersama.
“RDP diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk membahas persoalan keamanan sekaligus mencari langkah konkret terhadap kasus pembunuhan yang terus berulang,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, massa yang tergabung dari Mahasiswa dan Pelajar menggelar aksi demonstrasi damai dengan membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan kekerasan, keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua.
Dalam orasinya, massa menyoroti kasus pembunuhan yang berawal dari Kwamki Narama hingga meluas ke wilayah Kota Timika, konflik horizontal, pengungsian warga, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dinilai belum mendapat penyelesaian secara tuntas.
Aksi tersebut dikawal aparat keamanan dari Polres Mimika dan Detasemen Yonif Den B Brimob Sat Polda Papua Tengah.
Massa juga membentangkan tiga spanduk berukuran besar serta puluhan pamflet yang menyoroti kasus dugaan pelanggaran HAM dan tindak kriminal yang terjadi dalam sebulan terakhir.
Salah satu orator, Fransiska, mendesak Pemerintah Daerah Mimika bersama aparat penegak hukum segera mengungkap sejumlah kasus kriminal yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa warga.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kasus kekerasan yang menimpa masyarakat. Sudah cukup menderita orang Papua. Saat ini berbagai tindakan kriminal terkesan tidak ada penyelesaian hukum. Pelaku harus ditangkap dan diberi hukuman yang setimpal,” ungkapnya.
Fransiska juga mendesak Bupati Mimika hadir langsung untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan proses hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berjalan sebagaimana mestinya.
“Bupati harus hadir untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana terjadi pembunuhan. Kami menilai Bupati sangat tidak mampu memimpin di atas tanah ini,” katanya.
Ia menilai pemerintah harus berperan aktif bersama aparat keamanan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya para korban dan keluarga korban kekerasan.
“Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan. Kalau keluarga dibunuh, dibunuh terus, masa pemerintah masa bodoh? Hukum itu untuk apa kalau bukan untuk menegakkan HAM bagi rakyat,” tegasnya.
Massa juga menyoroti kondisi masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat konflik di sejumlah wilayah Papua.“Pengungsian paksa terjadi di setiap pedalaman, di sudut-sudut kota. Masyarakat mengungsi di mana-mana. Konflik horizontal dibangun di mana-mana. Ini strategi model apa? Tidak manusiawi sekali,” tegas salah satu orator.
Mereka mendesak pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada persoalan anggaran, tetapi memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus buka mata, bukan hanya duduk-duduk sidang anggaran saja. Sidang juga harus mengenai manusia yang berjatuhan di bawah,” keluhnya.
Perwakilan mahasiswa juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan ketidakadilan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
Ia mengatakan mahasiswa turun ke jalan karena tidak ingin berbagai persoalan yang terjadi saat ini menjadi ancaman bagi generasi Papua di masa mendatang.
“Kami hadir hari ini atas ketidakadilan, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua. Kami hadir karena kami tidak mau melihat hal hal seperti masih terjadi,”pungkasnya.(Anis Batalotak)
