MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika mendorong percepatan pembangunan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Pembangunan fasilitas tersebut dinilai mendesak karena kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, membutuhkan penanganan dan perlindungan yang lebih optimal.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Johana Anatje Belandina Arwam, mengatakan rencana pembangunan rumah aman telah dibahas sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini pembangunan fisiknya belum terealisasi.
“Tahun ini kami kembali mendorong agar perencanaannya dimatangkan bersama pemerintah daerah. Kalau Tuhan berkehendak, pembangunannya di tahun 2027,” kata Johana saat ditemui usai menghadiri kegiatan di Hotel Horison Ultima, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, rumah aman menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
“Ini kebutuhan kami yang urgent untuk perlindungan anak-anak yang mengalami kekerasan ataupun perempuan yang mengalami kekerasan,” ujarnya.
Johana menjelaskan, lahan untuk pembangunan rumah aman telah tersedia. Saat ini, DP3AP2KB masih melakukan koordinasi dan pematangan perencanaan bersama pemerintah daerah, termasuk Bupati Mimika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ia mengatakan, selama ini korban kekerasan masih ditempatkan di lokasi sementara yang memiliki keterbatasan waktu dan fasilitas.
Kondisi tersebut membuat penanganan korban belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama bagi korban yang membutuhkan pendampingan lebih lama.
“Kalau ada korban yang datang, kita bingung mau ditaruh di mana. Ada tempat yang bisa kami pakai sementara, tetapi itu pun tidak bisa lebih dari tiga hari,” katanya.
Lanjutnya,Padahal, dalam kondisi tertentu, korban membutuhkan waktu lebih dari satu minggu untuk menjalani proses penanganan dan pemulihan.
Johana mengatakan rumah aman yang direncanakan nantinya akan dilengkapi ruang konseling serta petugas yang bertanggung jawab memberikan pendampingan dan menjaga keamanan korban.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung proses asesmen, pendampingan psikologis, hingga pemulihan trauma secara lebih terarah.
Saat ini, kata dia,DP3AP2KB Mimika memiliki dua psikolog yang membantu menangani korban, khususnya dalam proses pemulihan trauma. Namun, keterbatasan tempat masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan perlindungan korban.
Ia mengungkapkan,Selama rumah aman belum terealisasi, DP3AP2KB masih mengandalkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang bersedia membantu menyediakan tempat maupun kebutuhan korban.
“Puji Tuhan ada orang-orang baik yang selalu siap menolong kami ketika kami membutuhkan. Tetapi kami tetap mendorong supaya pembangunan rumah aman bisa segera diwujudkan,” pungkas Johana.(Liddya Bahy)
