MIMIKA,(timikabisnis.com) – Massa aksi damai yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika mendatangi Kantor DPRK Mimika, Sabtu (15/8/2026), untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi sosial, keamanan, kemanusiaan, dan persoalan Papua.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua III Ester Cenawatme, serta sejumlah anggota DPRK Mimika, di antaranya Desy Putrika, Simson Gwijangge, dan Amons Jamang.
Dalam orasinya, massa meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat sipil yang terdampak konflik di sejumlah wilayah Papua. Mereka juga menyerukan penghentian operasi militer dan mendorong penyelesaian persoalan Papua melalui dialog.
Perwakilan massa juga meminta pemerintah memastikan masyarakat yang mengungsi akibat konflik dapat kembali ke kampung halaman dengan jaminan keamanan serta memperoleh hak-hak dasar untuk menjalani kehidupan secara layak.
Selain persoalan keamanan dan kemanusiaan, massa KNPB menyampaikan pandangan mengenai sejarah dan status politik Papua. Mereka juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP).
Salah satu orator, Fredom, mengatakan Papua bukanlah wilayah kosong karena telah dihuni masyarakat adat secara turun-temurun.
“Papua bukan tanah kosong. Papua ada manusia. Pemerintah bukan sayang orang Papua, tetapi sayang kekayaannya,” ujar Fredom dalam orasinya.
Massa juga menyampaikan penolakan terhadap program transmigrasi di Tanah Papua. Menurut mereka, setiap kebijakan pembangunan perlu memperhatikan hak masyarakat adat serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi OAP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan, aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi.
“Surat yang sudah diantarkan, dibawa di sini (Kantor DPRK), kami akan melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi,” tegas Primus.
Ia menjelaskan DPRK Mimika merupakan lembaga legislatif di tingkat kabupaten sehingga aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan diteruskan melalui mekanisme yang berlaku.
“Surat atau aspirasi yang masuk kami lanjutkan ke tingkatan berikut, karena kami DPRK ini tingkat daerah. Jadi, kami lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dari kita,” jelasnya.
Primus mengatakan, DPRK Mimika tetap akan menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau saudara-saudara percaya, terima kasih. Kalau tidak juga tidak apa-apa, tetapi kami jalankan sesuai dengan aturan. Kami juga tidak mau menyia-nyiakan aspirasi,” katanya.
Di akhir aksi, massa kembali menyerukan penyelesaian persoalan Papua melalui dialog serta meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak konflik.
Aksi berlangsung dengan aman hingga selesai dan massa menggubarkan diri denga tertib dan dikawal oleh pihak keamanan.(Anis Batalotak)
