MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika mengubah pola pembangunan jaringan air bersih. Mulai tahun ini, pemasangan sambungan rumah (SR) dan meteran tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi berdasarkan permohonan dari masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.
Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan, Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Mimika. Dalam pembahasan tersebut, DPRK mendorong agar pembangunan jaringan instalasi pengolahan air (IPA) lebih dahulu diprioritaskan, sementara sambungan ke rumah warga dilakukan sesuai kebutuhan dan permintaan calon pelanggan.
Dikatakan Inosensius Yoga Pribadi, Perubahan pola tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur air bersih lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kerusakan dan pemborosan fasilitas.
Sebelumnya, sejumlah sambungan rumah telah dibangun, namun tidak seluruhnya mendapat pengawasan dan pemeliharaan yang memadai. Bahkan, terdapat fasilitas yang mengalami kerusakan hingga hilang akibat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Saat diwawancarai, Rabu (12/8/2026), Yoga mengatakan PUPR kini akan mengarahkan pembangunan jaringan hingga mendekati kawasan permukiman yang dinilai memiliki potensi pelanggan.
Jaringan disiapkan terlebih dahulu, sedangkan pemasangan meteran dilakukan setelah masyarakat mengajukan permohonan.
“Kita tidak lagi pasang sambungan rumah dulu. Kita siapkan jaringannya saja. Ketika yang bersangkutan membutuhkan, dia mengajukan permohonan untuk dipasang meteran,” ujar Yoga.
Menurutnya, pola tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih menyadari keberadaan fasilitas yang dibangun pemerintah. Dengan mengajukan permohonan karena memang membutuhkan layanan, masyarakat juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga fasilitas tersebut.
Untuk tahun anggaran 2026, PUPR tidak mengalokasikan pemasangan SR secara langsung. Anggaran yang tersedia akan dimanfaatkan untuk melakukan normalisasi terhadap SR yang sudah ada serta membangun jaringan baru di sejumlah kluster yang memiliki potensi pelanggan.
Sementara itu, masyarakat yang nantinya mengajukan pemasangan meteran akan dikenakan biaya. Namun, besaran biaya tersebut belum ditetapkan karena PUPR masih menunggu regulasi yang menjadi dasar hukum.
Yoga menegaskan, penetapan tarif tidak bisa dilakukan secara sepihak. Menurutnya, setiap pungutan kepada masyarakat harus memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau dia bayar, harus ada payung hukumnya. Kita tidak bisa hari ini bilang Rp100 ribu, besok Rp200 ribu, karena nanti bisa dianggap pungutan. Jadi kita tunggu aturan hukumnya ada dulu,” tegasnya.
Yoga menjelaskan, pada mekanisme sebelumnya pemasangan SR dapat dilakukan secara gratis karena jumlah sambungan telah dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan adanya alokasi tersebut, pemasangan dilakukan sesuai jumlah sambungan yang telah direncanakan dalam anggaran.
Kini, arah kebijakan PUPR lebih difokuskan pada kesiapan jaringan utama. Dengan jaringan yang telah tersedia, masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan air bersih dapat mengajukan pemasangan sambungan secara resmi.
Perubahan pola ini diharapkan dapat membuat pembangunan infrastruktur air bersih di Mimika semakin efektif dan tepat sasaran. Pemerintah tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam menjaga fasilitas menjadi bagian penting agar infrastruktur yang telah dibangun dapat bertahan dan terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Kita ingin jaringan yang dibangun benar-benar memiliki manfaat dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Jadi ketika ada permohonan, jaringan sudah siap dan pemasangan bisa dilakukan sesuai kebutuhan,” pungkas Yoga.(Liddya Bahy)
