MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
Jhon Rettob meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika mengevaluasi kembali program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam APBD Perubahan, terutama kegiatan yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Johannes Rettob saat memimpin apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP 3, Senin (10/8/2026).
Menurut Rettob, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD Perubahan. Setiap anggaran yang dialokasikan harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah serta memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, dan seluruh OPD diminta mempercepat pembahasan APBD Perubahan dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Kita ajukan program-program saja yang betul-betul kita dapat lakukan. Jangan sampai kita membuat program-program yang menghabiskan anggaran, tetapi tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat,” tegas Rettob.
Untuk memastikan program yang diusulkan benar-benar menjadi prioritas, setiap pimpinan OPD diminta mempresentasikan secara langsung program dan kebutuhan anggaran masing-masing di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Langkah tersebut dilakukan untuk melihat secara lebih jelas tingkat urgensi, efisiensi, kesiapan, serta manfaat dari setiap kegiatan yang diusulkan. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan program yang benar-benar perlu dilaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang belum menjadi prioritas.
Rettob juga menyoroti masih adanya kegiatan yang direncanakan tanpa didukung kesiapan lahan maupun perencanaan yang matang.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan program pemerintah berjalan lambat, bahkan berpotensi tidak terealisasi sesuai target dalam tahun anggaran berjalan.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD memperbaiki pola perencanaan dengan memastikan setiap program telah dipersiapkan secara matang sebelum dimasukkan ke dalam dokumen anggaran.
Kegiatan yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan, kata Rettob, tidak perlu dipaksakan masuk dalam APBD Perubahan. Pemerintah harus berani menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan di tahun ini, tidak usah. Kita harus mulai belajar melaksanakan perencanaan semuanya dari awal dengan baik,” tandasnya.
Rettob berharap proses penyusunan APBD Perubahan 2026 dapat menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
Dengan perencanaan yang lebih matang dan selektif, ia berharap anggaran daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat Kabupaten Mimika.(Liddya Bahy)
