TIMIKA (Timika Bisnis) – Anggota Komisi II sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRK Mimika, Dessy Putrika, mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui PT Pangansari untuk segera membuka kembali Purchase Order (PO) bagi peternak ayam lokal Timika.
Pemberhentian PO ini bermula dari penghentian pesanan ayam potong PT PUMS – di bawah naungan Pangansari – kepada PT Arafuru Raya, yang sebelumnya mencapai 10 ton per bulan.
Dessy menjelaskan pemutusan PO ini membebani peternak lokal. Hingga kini, stok daging ayam sudah tiga bulan tidak tersalurkan dan hanya tertampung di cold storage. Penyimpanan yang terlalu lama memaksa pelaku usaha menanggung biaya penyimpanan hingga Rp15 juta.
Srikandi Partai Demokrat ini mengajukan tiga poin usulan:
1. Seluruh pasokan kebutuhan PSU – mulai dari daging, sayuran, buah-buahan, hingga beras – wajib melibatkan BUMD, dan BUMD harus menjadi vendor langsung bagi PTFI.
2. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Peternakan segera memperbaiki infrastruktur agar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pasokan ayam ke PTFI.
3. PT Pangansari segera membuka kembali PO guna menyerap hasil panen ayam pedaging peternak lokal.
“Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, hal ini akan merusak perekonomian pelaku usaha, khususnya peternak ayam,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRK Mimika telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan peternak ayam broiler dan ayam potong, PT Arafuru Raya, PTFI, PT Pangansari, serta pihak terkait lainnya guna membahas pemutusan sementara PO tersebut.
Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, menyatakan permasalahan ini bermula pada Mei lalu. “Saat itu ada teguran terkait produk yang dinilai tidak sesuai standar. Tiba-tiba PT Arafuru menerima surat elektronik dari PT PUMS dan Pangansari agar PO dihentikan. Terjadilah perselisihan, diduga karena miskomunikasi,” ungkapnya setelah RDP di Gedung Serbaguna DPRK Mimika, Rabu (15/7/2026).
Persoalan ini menjadi perhatian khusus karena sejak tahun lalu Komisi II telah berjuang agar pengusaha lokal – tidak hanya peternak ayam, tetapi juga penghasil telur dan sayuran – bisa menjadi pemasok bagi Pangansari, yang merupakan salah satu pasar terbesar di Mimika.
“Kami mempertanyakan alasan pemberhentian PO, lalu menelusuri hingga menemukan akar masalahnya,” ujarnya.
Berdasarkan hasil RDP, PT Pangansari akan melakukan peninjauan ulang ke Rumah Potong Unggas (RPU) milik Pemkab Mimika pada pekan depan. Jika fasilitas tersebut dinilai memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan, PO berpotensi dibuka kembali.
“Kami berharap peternak lokal mampu memenuhi kebutuhan di Mimika tanpa harus mendatangkan dari luar. Jika peternak di sini sudah mampu, namun pasokan masih diambil dari luar, pelaku usaha lokal justru akan terabaikan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Mimika Dolfin Beanal menyampaikan RDP digelar untuk mencari solusi bersama. “Belum ada keputusan pasti. Pekan depan kami akan meninjau langsung ke fasilitas penampungan daging milik asosiasi,” ujarnya.
Menurut Dolfin, langkah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap peternak lokal agar roda ekonomi di Mimika terus berputar.
Direktur PT Arafuru Papua Raya, Yance Sani, berharap PO segera dibuka kembali agar stok 50 ton ayam di cold storage bisa tersalurkan. Ia membenarkan penutupan PO karena ditemukannya sejumlah kekurangan, seperti sisa bulu pada daging dan warna daging yang kebiruan.
“Hal tersebut sebenarnya bisa dijelaskan secara teknis. Kami sudah menyampaikan hal ini dan menyamakan persepsi. Kami diminta melakukan evaluasi dan akan melaksanakannya, sementara pihak PUMS juga berjanji mengevaluasi kebijakan mereka,” ujar Yance. (Red/don)
