TIMIKA (timikabisnis) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Adrian Andika Thie, Sst. Par, melaksanakan kegiatan Reses tahap II di Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini dihadiri Lurah Koperapoka Frengky Max Dolwala, para Ketua RT, serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Adrian menyatakan sebagai wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan III, ia merasa terpanggil untuk berperan aktif membangun Koperapoka. Menurutnya, kelurahan ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Mimika, namun masih masuk dalam kategori kawasan kumuh akibat tata ruang jalan dan pemukiman yang belum tertata dengan baik.
“Sudah berjalan kurang lebih empat tahun masa jabatan saya, dan saya terpanggil untuk melakukan perubahan nyata di Koperapoka. Masalah tata ruang, banjir, saluran air, hingga lampu jalan masih sangat mendesak untuk dibenahi. Saya berharap hal-hal ini bisa segera direalisasikan oleh pemerintah tahun ini,” ujar Adrian.
Beragam Keluhan Warga Mengalir
Pada sesi dialog, Ketua RT 12 Andareas Resmol mempertanyakan penerapan program pendidikan gratis. Ia bercerita anaknya yang bersekolah di SMP Negeri 11 masih diminta membayar biaya seragam sebesar Rp300.000. Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai, yang dinilai menjadi penyebab utama banjir.
Warga RT 09, Nurhayati, mengeluhkan pengerjaan drainase yang dianggap belum tuntas. Ia juga menyoroti penutup gorong-gorong di Lorong Timex yang dipasang sepotong-sepotong dan kini banyak yang rusak. Nurhayati pun meminta agar dipasang lampu penerangan jalan di lorong tersebut.
Sementara itu, warga RT 10 Yohan mengusulkan pemasangan lampu jalan dan perbaikan saluran air di wilayahnya. Ia menambahkan, meski warga sudah berinisiatif membersihkan parit sendiri, air tetap menggenang saat hujan. Yohan juga menyampaikan harapan warga terkait bantuan rumah layak huni.
Ada juga pertanyaan terkait Bantuan Sosial tunai namun tidak sampai kewarga, demikianpun usulan pembangunan pisyandu dikelurahan.
Tanggapan Anggota DPRK dan Pemerintah Kelurahan
Menanggapi keluhan pendidikan, Adrian menjelaskan bahwa secara aturan, sekolah negeri memang harus gratis mencakup biaya pendaftaran hingga seragam. Pemerintah telah menganggarkan seragam untuk 12.000 siswa.
“Jika ada sekolah negeri yang memungut biaya seragam, silakan laporkan langsung ke Dinas Pendidikan. Sekolah swasta pun mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi: 30 sekolah menengah pertama mendapat bantuan Rp300.000 per siswa, dan 23 sekolah menengah atas (SMA) mendapat Rp600.000 per siswa. Ini agar orang tua tidak terbebani dan anak-anak bisa fokus belajar,” jelasnya.
Soal lampu jalan, Adrian mengaku setiap tahun terus memperjuangkannya, namun sering terjadi kerusakan akibat ulah tidak bertanggung jawab. Untuk drainase, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum agar segera ditangani secara menyeluruh. Sementara untuk bantuan perumahan, syarat utamanya adalah sertifikat kepemilikan tanah harus jelas dan tidak bermasalah.
“Hal-hal lain menjadi atensi dari kami untuk ditindaklanjuti. Semua usulan menjadi catatan bagi saya untuk saya perjuangkan di DPK maupun Pemerintah” tutupnya.
Sementara itu, Lurah Koperapoka Frengky Max Dolwala menambahkan, pihaknya sudah mengajukan usulan pembangunan 50 unit rumah layak huni ke Dinas Perumahan dan saat ini sedang menunggu perhitungan anggaran.
“Kondisi sungai di bawah jembatan kini bahkan sudah hampir tidak mengalir karena tertimbun sampah. Kami sangat berharap seluruh aspirasi warga bisa terwujud tahun ini,” pungkas Frengky. (don)
