MIMIKA,(timikabisnis.com) – Anggota DPR Papua Tengah, Yohanes Felix Helyanan, SE melaksanakan Reses Tahap II Tahun 2026 di Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dari berbagai wilayah, mulai dari daerah pesisir hingga pegunungan, menyampaikan beragam aspirasi terkait pembangunan, pelayanan dasar, transportasi, hingga penanganan masalah sosial.
Dalam sambutannya, Yohanes Felix Helyanan mengatakan bahwa reses merupakan kesempatan bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan.
“Saya hadir kembali di dapil untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang terjadi di daerah ini silakan disampaikan, dan tugas kami adalah meneruskan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pada sesi dialog, Tadeus Kualik dari Agimuga berharap pemerintah daerah lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Ketika ada masalah, kami berharap secepatnya turun langsung melihat kondisi masyarakat. Selain itu, bantuan rumah layak huni juga perlu mendapat perhatian,” katanya.
Perwakilan masyarakat dari Distrik Mimika Timur Jauh juga menyampaikan keluhan terkait belum tersalurkannya bantuan sosial terkhusus bagi warga di Kampung Amamapare.
Sementara itu, Antonius Kemong menilai percepatan pembangunan dari kampung ke kota memerlukan pembentukan badan otorita khusus yang bertugas mengawal pelaksanaan program pembangunan.
“Perlu ada badan otorita yang dapat mengawal percepatan pembangunan dari kampung ke kota sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yohanes Felix Helyanan menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
“Kita akan terus mendorong pemerintah agar berbagai persoalan masyarakat mendapat perhatian. OPD-OPD harus membantu masyarakat dan jangan hanya duduk manis karena hal itu dapat menghambat proses pembangunan,” tegasnya.
Ia juga memastikan sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat akan diteruskan langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah warga menyampaikan apresiasi terhadap Surat Keputusan Gubernur Papua Tengah terkait
menggratiskan biaya masuk dan pendidikan untuk jenjang SMP, SMA, SMK, dan SLB pada tahun ajaran baru 2026.
Masyarakat juga mendukung upaya pembangunan Pelabuhan Sipu-Sipu Jita yang dinilai dapat membuka akses ekonomi dan memperlancar distribusi barang serta hasil produksi masyarakat.
Warga turut memaparkan berbagai potensi unggulan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Di Agimuga, masyarakat menilai sektor peternakan sapi dan budidaya kepiting memiliki prospek besar untuk dikembangkan.
Sementara di Manasari – Jita, potensi pertanian cabai rawit dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat apabila mendapat dukungan pemerintah.
Arden dalam penyampaian aspirasinya menyoroti pemangkasan anggaran Dana Desa yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan kampung.
“Pembangunan jalan di kampung-kampung yang selama ini diusulkan melalui Musrenbang juga perlu direalisasikan. Selain itu, program padat karya perlu didorong langsung ke kampung-kampung agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Aspirasi lainnya disampaikan Yosep Temorubun yang meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperhatikan kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan.
“Pemerintah perlu membantu transportasi cepat berupa kapal cepat untuk wilayah pesisir dan penerbangan perintis bagi masyarakat di wilayah pegunungan,” katanya.
Selain itu, Yosep juga mengusulkan adanya perhatian khusus terhadap penanganan kasus-kasus kriminalitas yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
Sementara itu, warga bernama Sembari mengusulkan pembangunan pasar pelelangan ikan di kawasan pesisir guna mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan.
Selain itu, warga bernama Paulus menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat.
Masukan lainnya datang dari Deki yang meminta perhatian pemerintah terhadap penyediaan transportasi bagi anak-anak sekolah yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Ia juga mengusulkan pelebaran jalan untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Selain itu, Deki meminta pemerintah memastikan para kepala kampung dan pimpinan kelurahan aktif berada di tempat tugas serta mengambil langkah tegas terhadap peredaran minuman keras.
“Kami berharap pemerintah menindak para penjual minuman beralkohol. Masyarakat sudah resah karena masih banyak orang mabuk, bahkan ada oknum pegawai yang mengenakan seragam saat mabuk,” ungkapnya.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Yohanes Felix Helyanan mengatakan akan mengoordinasikan berbagai masukan masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta instansi terkait.
“Saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah provinsi. Untuk penanganan kasus kriminalitas juga menjadi perhatian kita kedepan.Begitu pula usulan pasar pelelangan ikan, penyediaan air bersih, transportasi, dan kebutuhan pembangunan lainnya akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” katanya.
Kegiatan reses yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut diwarnai dengan tradisi bakar batu bersama masyarakat sebagai simbol kebersamaan.(Anis Batalotak)
