MIMIKA,(timikabisnis.com) – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanes Felix Helyanan, SE mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Menurut Yohanes Felix Helyanan, pelayanan publik yang optimal merupakan kewajiban pemerintah yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun pilihan dalam kontestasi demokrasi.
“Pelayanan publik harus diberikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat. Jabatan yang diemban adalah amanah untuk melayani seluruh rakyat tanpa diskriminasi,” ujar Yohanes Felix Helyanan kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Mimika itu menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Karena itu, para pimpinan OPD harus mampu menjalankan tugas secara profesional serta mendukung seluruh program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah.
Sebagai partai pendukung pemerintah daerah pada Pilkada 2024, ia berharap seluruh pimpinan OPD, kepala distrik, lurah, dan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dapat bekerja maksimal dalam mengawal pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.
Menurutnya, selain melaksanakan tugas pemerintahan, pimpinan OPD juga memiliki tanggung jawab menjaga nama baik pemerintah daerah serta memastikan setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.
Yohanes menilai para pejabat tidak boleh memilih diam ketika muncul kritik terhadap pemerintah maupun program pembangunan. Sebaliknya, mereka harus mampu memberikan penjelasan yang objektif dan didukung data yang valid agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Jika ada kritik dari masyarakat terhadap pemerintah maupun program pembangunan, jangan diam. Berikan penjelasan yang objektif, terbuka, dan didukung data yang valid. Sikap diam hanya akan menimbulkan spekulasi dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap jabatan harus dibuktikan melalui kinerja nyata, kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, serta komitmen dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Karena itu, Yohanes menilai evaluasi terhadap pimpinan OPD perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pejabat yang tidak mampu memberikan pelayanan prima, tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta gagal mendukung pelaksanaan program kepala daerah sudah sewajarnya dievaluasi.
“Enam bulan pertama merupakan waktu yang cukup untuk menilai kapasitas, integritas, dan komitmen seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi harus dilakukan secara objektif demi mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kendati demikian, ia berharap seluruh jajaran OPD di Kabupaten Mimika terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Mimika. (Anis Batalotak).
