MIMIKA,(timikabisni.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat serbaguna DPRK Mimika, Jumat (12/6/2026). Selain menyoroti berbagai program yang dinilai belum optimal, Komisi III DPRK Mimika juga meminta agar pengelolaan Mimika Center segera dibenahi dan dilakukan secara lebih profesional.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, didampingi Sekretaris Komisi III Herman Tangke Pare serta anggota Komisi III lainnya, yakni Yan Peterson Laly, Rampeani Rachman, Benyamin Sarira, dan Dominggus Kapiyau. Turut hadir Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Diskominfo Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba bersama jajaran.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah pesisir dan pegunungan, penguatan sistem satu data daerah, pengelolaan Mimika Center, hingga rencana pembangunan gedung Diskominfo.
Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengusulkan agar kebutuhan komunikasi di Distrik Jila tidak lagi hanya mengandalkan perangkat Single Side Band (SSB), tetapi mulai diarahkan pada pemanfaatan layanan internet satelit yang dinilai lebih efektif menjawab tantangan komunikasi di wilayah terpencil.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembentukan forum database daerah guna memastikan seluruh data pemerintah terintegrasi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kita harus memiliki data yang akurat dan terpusat. Jangan hanya mengambil data dari pihak lain. Data penerima manfaat harus benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Asri juga meminta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Diskominfo agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik berbasis digital.
Sorotan tajam datang dari Politisi Perindo, Rampeani Rachman. Ia menilai Diskominfo belum menunjukkan peran maksimal sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi ujung tombak penyebaran informasi dan pengembangan teknologi komunikasi di Kabupaten Mimika.
“Saya melihat Diskominfo seperti mati suri. Persoalan terbesar di wilayah pesisir dan pegunungan masih berkaitan dengan jaringan, listrik dan air bersih. Karena itu kami bersyukur tahun ini ada program pembangunan jaringan di wilayah pesisir,” katanya.
Rampeani juga mempertanyakan berbagai aspek pengelolaan Mimika Center, mulai dari sumber pendanaan, status tenaga operator, hingga hubungan kelembagaannya dengan Diskominfo.
Menjawab hal tersebut, Kepala Diskominfo Mimika, Yan Selamat Purba, menjelaskan bahwa Mimika Center merupakan bagian dari program Mimika Smart City yang berada di bawah koordinasi Diskominfo.
“Selama ini ada pemahaman bahwa Mimika Center berdiri sendiri. Setelah kami pelajari, rumah besarnya adalah Mimika Smart City, sedangkan Mimika Center merupakan bagian dari Smart Public yang berada di bawah Diskominfo,” jelasnya.
Menurut Yan Purba, Mimika Center tidak hanya mengelola layanan pengaduan masyarakat melalui Mimika Lapor, tetapi juga akan menjadi pusat integrasi data dan layanan pemerintah daerah.
Ia mengakui layanan Mimika Lapor sempat mengalami kendala akibat berakhirnya kontrak aplikasi, sehingga terjadi penumpukan laporan masyarakat. Namun saat ini layanan tersebut telah kembali berjalan setelah kontrak diperpanjang.
“Kami akan melakukan integrasi data melalui Mimika Center. Di dalamnya bukan hanya Mimika Lapor, tetapi juga Mimika Satu Data dan berbagai layanan lainnya,” katanya.
Lagi Yan Purba menambahkan, saat ini terdapat 22 tenaga operator yang telah berada di bawah Diskominfo dan pembenahan Mimika Center menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2026.
Sementara Anggota Komisi III, Yan Peterson Laly, menilai Diskominfo merupakan salah satu OPD yang menjadi indikator kemajuan daerah di bidang teknologi informasi. Karena itu, setiap program yang diajukan harus memiliki arah dan target yang jelas.
“Kemajuan suatu daerah saat ini juga bisa dilihat dari bagaimana perkembangan sektor komunikasi dan informatika. Karena itu apa yang diajukan harus jelas sehingga bisa diperjuangkan,” ujar politisi Gerindra ini.
Ia juga meminta agar Mimika Center dievaluasi secara menyeluruh sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRK Mimika dari Partai PKB, Benyamin Sarira, menyoroti rencana pembangunan gedung Diskominfo yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia meminta penjelasan rinci terkait nilai perencanaan, lokasi pembangunan, serta progres yang telah dilakukan sejak perencanaan awal pada tahun 2023.
“Kami perlu mengetahui secara jelas berapa anggaran yang direncanakan sejak awal dan di mana lokasi pembangunan gedung tersebut. Ini perlu dilaporkan kepada Komisi III agar dapat kami awasi bersama,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Yan Selamat Purba menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan gedung Diskominfo pada tahun 2023. Lokasi awal direncanakan berada di belakang kantor Bappeda, namun kemudian muncul sejumlah alternatif lokasi lain yang dinilai lebih strategis dan mendukung penataan kawasan pemerintahan.
Sekretaris Komisi III DPRK Mimika, Herman Tangke Pare, meminta agar proses perencanaan pembangunan gedung segera dipercepat.
“Kami bukan mencari kesalahan, tetapi mencari solusi. Pembangunan gedung Diskominfo perlu didukung karena OPD ini membutuhkan tempat yang representatif untuk menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Politisi Demokrat ini.
Ia juga mengusulkan beberapa lokasi alternatif yang dinilai strategis, seperti kawasan Jalan Hasanuddin maupun perempatan SP2-SP5.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRK Mimika, Dominggus Kapiyau, menilai Kepala Diskominfo saat ini masih menjalankan proses pembenahan terhadap berbagai program yang telah berjalan sebelumnya.
Menurutnya, DPRK dapat mempertimbangkan dukungan anggaran tambahan apabila program yang dijalankan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Kita bisa merekomendasikan penambahan anggaran ke Banggar. Namun program yang dijalankan harus jelas dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di akhir rapat, Politis PBB yang kini dipercayakan sebagai Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan bahwa DPRK tidak sedang mencari kesalahan, melainkan mendorong penguatan peran Diskominfo sebagai pusat informasi dan komunikasi pemerintah daerah.
Menurutnya, salah satu perhatian utama DPRK adalah keberadaan Mimika Center yang sempat menjadi sorotan sehingga perlu dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai Mimika Center terkesan berdiri di luar Diskominfo. Seharusnya tetap berada dalam pengawasan dan kerangka kerja Diskominfo. Kami juga berharap pengelolaan anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah,” tegas Politis senior PBB ini.
Herman juga mengingatkan agar rencana pembangunan gedung Diskominfo tidak berujung menjadi proyek mangkrak akibat keterbatasan anggaran. Karena itu, skema pelaksanaan harus direncanakan secara matang agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.
Ia berharap Diskominfo ke depan mampu menjadi motor penggerak transformasi digital daerah dan menghadirkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan Kabupaten Mimika.
“Kami ingin Diskominfo diperkuat. Jangan lagi terkesan seperti OPD yang mati suri, ada wujudnya tetapi tidak terlihat jelas kinerjanya. Diskominfo harus menjadi wajah informasi dan digitalisasi Kabupaten Mimika,” pungkasnya.(Anis Batalotak)
