MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar menggunakan media sosial secara bijak, profesional, dan bertanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan Johannes Rettob saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Senin (8/6/2026). Dalam arahannya, ia menyoroti masih adanya pegawai yang mengunggah aktivitas kedinasan hingga dokumen internal pemerintah ke media sosial tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.
Menurut Johannes, media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan mendukung kinerja pelayanan publik, bukan menjadi sarana menyebarluaskan persoalan internal instansi yang dapat memicu opini negatif di tengah masyarakat.
“Gunakan media sosial dengan baik. Jangan semua kegiatan di kantor disiarkan langsung atau diunggah ke media sosial. Ada batasan dan aturan yang harus dipahami sebagai ASN,” tegas Johannes.
Ia mengaku menemukan sejumlah unggahan yang menampilkan dokumen maupun proses administrasi pemerintahan. Tindakan tersebut dinilai tidak mencerminkan profesionalisme seorang aparatur sipil negara yang memiliki tanggung jawab menjaga kerahasiaan dan etika dalam menjalankan tugas.
Selain itu, Johannes juga menyinggung adanya seorang pegawai PPPK yang diduga menyampaikan pernyataan tidak tepat terkait pemerintah melalui media sosial. Kasus tersebut, kata dia, telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sebagai aparatur sipil negara, gunakan media sosial untuk kepentingan yang positif, bukan untuk menyebarkan hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan atau merugikan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Bupati Mimika juga mengingatkan para pengelola grup percakapan maupun media sosial internal pemerintah agar lebih bertanggung jawab terhadap informasi yang beredar. Ia meminta setiap persoalan yang berpotensi memicu konflik atau perpecahan segera ditangani dan diselesaikan dengan baik.
Menurut Johannes, sikap bijak dalam menggunakan media sosial menjadi bagian dari profesionalisme ASN dan PPPK, sekaligus bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana yang mendukung komunikasi positif dan pembangunan daerah, bukan sebaliknya.(Liddya Bahy)
