MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan belanja modal dan belanja jasa. Langkah tersebut dinilai penting agar target pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026 dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel pagi di halaman Pusat Pemerintahan SP3, Senin (8/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati mengungkapkan bahwa realisasi belanja jasa hingga saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan capaian sekitar 50 persen. Namun, realisasi belanja modal masih tergolong rendah dan belum sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah daerah.
Menurut Johannes, lambatnya realisasi belanja modal dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya masih banyak OPD yang belum melimpahkan kewenangan proses pengadaan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Akibatnya, sejumlah paket pekerjaan belum dapat segera dilelang maupun diproses lebih lanjut.
“Saya berharap dalam laporan minggu ini banyak pekerjaan yang sudah dilimpahkan ke bagian pengadaan barang dan jasa untuk segera dilelang,” ujar Johannes.
Ia mengaku telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di berbagai OPD. Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, mulai dari sikap saling menunggu antarunit kerja hingga keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing perangkat daerah.
Selain mendorong percepatan proses lelang, Johannes juga meminta OPD segera menuntaskan pekerjaan yang menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Menurutnya, proses peninjauan kembali atau review terhadap kenaikan harga barang yang saat ini dilakukan pemerintah tidak boleh menjadi alasan tertundanya pelaksanaan pekerjaan.
“Review bisa dilakukan dengan cepat. Jangan review sampai berbulan-bulan. Saya harap ini segera dilakukan,” tegasnya.
Johannes menekankan bahwa memasuki semester kedua tahun anggaran, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD lebih aktif melakukan pengawasan dan koordinasi agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal. Dengan percepatan pelaksanaan program, pemerintah daerah diharapkan mampu mencapai target pembangunan sekaligus meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat Mimika.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh OPD,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
