MIMIKA,(timikabisnis.com) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika membangun kolaborasi multipihak dalam upaya menyusun roadmap pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.
Langkah tersebut ditandai melalui rapat tindak lanjut pengelolaan tailing PTFI yang digelar di ruang rapat Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Mimika, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam meninjau kembali master plan pengelolaan tailing yang telah disusun sejak tahun 2022.
Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan berbagai stakeholder terkait guna membahas penyempurnaan dokumen agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.
Staf Ahli Bupati Mimika, Petrus Pali Ambaa, mengatakan tailing tidak semata-mata dipandang sebagai sisa hasil pertambangan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan inovasi, teknologi, dan kerja sama lintas sektor.
“Pemerintah Kabupaten Mimika memandang tailing tidak hanya sebagai sisa hasil kegiatan pertambangan, tetapi juga sebagai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan melalui pendekatan inovasi, teknologi, dan kolaborasi multipihak,” ujar Petrus.
Menurutnya, pengembangan kawasan tailing harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, serta kesesuaian dengan regulasi dan tata ruang yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan legalitas, kelembagaan, kajian dampak lingkungan dan sosial, serta penyusunan roadmap implementasi yang terukur dan sistematis.
Sementara itu, Sekretaris BRIDA Mimika, Darius Sabon Rain, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan penyusunan dokumen pengelolaan dan pemanfaatan tailing dilakukan secara komprehensif dan terarah.
Ia menyebutkan bahwa master plan yang telah disusun pada tahun 2022 perlu ditinjau kembali agar relevan dengan kondisi terkini di Kabupaten Mimika.
“Seiring perkembangan waktu, kondisi di Kabupaten Mimika juga mengalami perubahan. Karena itu ada beberapa bagian dalam master plan yang perlu direview kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini,” kata Darius.
Menurutnya, forum diskusi tersebut menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan guna memperoleh berbagai masukan untuk menyempurnakan dokumen, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan yang implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
“Pembangunan Mimika ke depan harus berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan,” tandasnya.(Liddya Bahy)
