MIMIKA,(timikabisnis.com) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyebut beberapa proyek pelebaran jalan masih terkendala pembebasan lahan yang status kepemilikannya belum jelas.
Proyek pembangunan pelebaran jalan di beberapa titik seperti Jalan Mayon, Jalan C. Heatubun, SP2, dan SP5 terkendala karena adanya pembebasan lahan yang status kepemilikan belum jelas.
“Sebagian masyarakat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah namun menuntut ganti rugi, ini yang menjadi kendala, sehingga harus dilakukan negosiasi terlebih dahulu,” ucap Yoga, Rabu (21/1/2026).
Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan bersama. Sementara yang sudah memiliki sertifikat atau dokumen kepemilikan, kata Yoga proses pembebasan pun lebih cepat dilakukan.
” Jadi butuh waktu untuk lakukan negosiasi, sosialisasi dengan mereka.
Kalau yang punya sertifikat atau punya dokumen, lebih mudah dilakukan ganti rugi,” terangnya.
Ia mencontohkan seperti di Mayon misalnya, ada beberapa bangunan yang tidak bisa tersentuh dan tidak memiliki dokumen namun karena dilakukan pendekatan yang baik akhirnya pemilik bangunan mau diganti kerugiannya.
” Kita ganti bangunannya, materialnya dan itu pasti kita lakukan tahun ini, supaya fungsi jalan itu bisa kembali normal sesuai perencanaan,” jelasnya lagi.
Yoga pun mengungkapkan hingga saat ini masih ada beberapa titik dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ada lahan yang sertifikatnya masih menjadi jaminan di bank, sehingga belum bisa dilakukan pembayaran, ada pemilik yang memilih pelebaran dilakukan lebih dulu dan pembayaran menyusul setelah sertifikat dikembalikan bahkan ada yang tidak mau sama sekali.
Dikatakan Yoga, jika ada yang menolak dan tidak mau, pemerintah pun tidak memaksakannya. Menurutnya itu hak pemilik lahan.
” Itu hak mereka. Kami juga tidak memaksa. Karena ketika pelebaran jalan harus butuh dokumen dan kepemilikan yang jelas. Tetapi yang tidak memiliki dokumen kita butuh waktu lagi untuk memberikan pemahaman, negosiasi dan pendekatan sehingga fungsi jalan itu kembali normal sesuai perencanaan,” tuturnya. (Lyddia Bahy).
