MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan (adminduk), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik Semester II Tahun 2025, Selasa (7/10/2025), di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, serta dihadiri oleh pimpinan OPD, Ketua Komisi III DPRD Mimika Herman Gafur, Rektor Universitas Timika Marthinus Sahetapy, para kepala distrik, kepala puskesmas, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
Forum ini bertujuan memastikan pemenuhan hak kependudukan bagi penduduk rentan, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, serta mendorong pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Inosensius Yoga Pribadi menyampaikan bahwa administrasi kependudukan merupakan dasar dari pelayanan publik serta perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Melalui data yang akurat dan mutakhir, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang tergolong penduduk rentan adminduk, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2019, meliputi korban bencana alam dan sosial, orang terlantar, komunitas terpencil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, penghuni panti, warga lembaga pemasyarakatan, serta pasien rumah sakit jiwa.
“Kelompok-kelompok ini sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan Disdukcapil karena faktor geografis, ekonomi, sosial, maupun keterbatasan fisik,” kata Yoga.
Ia menambahkan, forum tersebut penting sebagai wadah merumuskan solusi dan strategi konkret dalam mempercepat pelayanan bagi kelompok rentan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat.
Selain itu, forum juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran, serta mendorong digitalisasi layanan Disdukcapil agar pelayanan menjadi lebih efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen penuh mendukung berbagai inovasi pelayanan publik yang digagas Disdukcapil, seperti pelayanan mobile, kolaborasi dengan distrik dan kampung, serta kerja sama dengan lembaga sosial. Semua ini sejalan dengan visi kami mewujudkan Mimika cerdas, mandiri, berdaya saing, berkeadilan, dan inklusif,” tegas Yoga.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menegaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, terutama bagi penduduk rentan adminduk.
“Kita harus memberikan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, termasuk pasien rumah sakit yang belum memiliki data adminduk. Kami melakukan perekaman dan pengaktifan data langsung dari rumah sakit agar bisa terhubung dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Menurut Slamet, langkah tersebut memastikan pelayanan medis warga tidak terhambat akibat ketiadaan NIK atau KK.
Dalam forum tersebut, Disdukcapil Mimika turut menghadirkan narasumber dari DPRD Kabupaten Mimika, kalangan akademisi, dan Universitas Timika.
“Tujuannya agar terbangun kolaborasi dan sinergi bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Mimika,” tandas Slamet.(Lyddia Bahy).
