MIMIKA, (timikabisnis.com)- Aliansi Pemuda Amungsa (APA) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRK Mimika, Senin (2/6/2025).

Dalam rapat tersebut, APA menyampaikan aspirasi terkait seleksi Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) kuota formasi khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang belum terealisasi.

Ketua DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan dalam pertemuan yang dilakukan dengan Aliansi Pemuda Amungsa (APA), mengatakan tujuan mereka adalah menyampaikan aspirasi terkait seleksi CPNS untuk 280 kuota formasi khusus yang diperuntukkan bagi OAP agar dibuka.

” Mereka datang untuk menanyakan terkait kuota 315 agar itu dibuka dan memprioritaskan anak-anak asli Amungsa dan Kamoro, sebenarnya itu poinnya,” ucap Alfian.

Alfian mengungkapkan akan melakukan rapat lanjutan dengan Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan pihak terkait lainnya.

” Saat ini Kepala Dinas Dinas BKPSDM tidak berada di tempat. Mereka sedang berupaya dalam rangka mengkonfirmasi terkait surat permohonan kuota yang menjadi aspirasi dari APA ini, sehingga tidak bisa hadir, ” ucapnya lagi.

Oleh karena itu pihaknya juga mengundang perwakilan dari BKPSDM untuk hadir serta mencatat hal-hal apa yang menjadi kesepakatan bersama.

Dari hasil yang disepakati, kata Alfian akan dilaporkan kepada Bupati serta berkoordinasi untuk menanyakan lebih lanjut terkait bagaimana pelaksanaannya sehingga bisa mendapatkan informasi pasti dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) maupun dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

” Kami akan melakukan pengawasan secara melekat dalam proses pengajuan permohonan kuota sampai dengan pelaksanaan seleksi agar teman-teman APA memperoleh apa yang menjadi haknya seperti yang tertuang dalam UU Otsus,” jelasnya.

Kedepannya, lanjut Alfian, akan mempertimbangkan untuk membuat Perda khusus terkait dengan penerimaan CPNS bagi masyarakat OAP sebagai turunan dari UU Otsus.

” Kami akan dorong soal itu sehingga masyarakat Orang Asli Papua berhak mendapat tempat seperti apa yang sudah tertuang dalam UU Otsus, tandasnya.

APA  menyerahkan aspirasi yang ditandatangani oleh ketua APA, Hellios Kemong, kepada Komisi I DPRK Mimika, yang isinya :

1). DPRK segera mendesak pemerintah agar formasi 315 kuota CPNS tahun 2024 cepat terjawab.

2). Jika aspirasi kami tidak terjawab, maka kami APA siap mobilisasi massa palang kantor BKPSDM dan mogok sipil. (Lyddia Bahy)