MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan hari ketiga, pada jumat (8/5/2025) ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika – Provinsi Papua Tengah, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyoroti tiga hal ini, diantara berupa masih rendahnya penyerapan anggaran, menekan angka pengangguran atau Pencari Kerja (Pencaker) serta transmigrasi.
Komisi III DPRK Mimika yang membidangi Bidang Sosial, Budaya dan Kesejahteraan tengah melakuan pengawasan pada hari ketiga dan menemui Disankertrans Mimika untuk mengetahui kisaran penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD, serta kendala yang dialami oleh Dinas tersebut.
Kehadiran Rombongan Komisi III ke Disnkaertrans tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Herman Gafur, SE, didampingi,Sekretaris Komisi, Herman Tangke Pare, ST, dan Anggota lainnya, Yan Piterson Laly, ST, Benyamin Sarira, SP, Rampeani Rachman, S.Pd, Elias Mirip, SE, Dominggus Kapiyau.
Dalam agenda kegiatan pengawasan tersebut, Komisi III mendapatkan paparan realiasia anggaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Mimika Paulus Yanengga melalui Kabag Keuangan, hingga hari ini, Jumat (9/5) baru capai 5,4 persen dari total anggaran yang dikelola sebesar 73 miliar.
Selain itu, Kepala Disnakertrans Paulus Yanengga membeberkan saat ini kurang lebih sekitar 8.000 pencaker yang sedang mengadu nasib di Mimika.
Dikatakan Paulus Yanegga melalu Kabid Program bahwa sesuai pembahasan, pemerintah melalui Disnakertrans akan berupaya mempercepat pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Timika. Hal itu untuk mempermudah para Pencaker mendapatkan pekerjaan.
Kita berharap dengan membangun BLK, Pencaker yang tidak punya skill bisa berlatih di sana. Terus undang-undang cipta kerja juga mewajibkan setiap Pencaker harus mempunyai sertifikasi keahlian yang bisa didapat dari pelatihan,” ujar Paulus Yanengga saat diwawancara, Jumat (005/2025).
Pembangunan BLK kata Dia, direncanakan tahun depan apabila sudah ada ketersediaan tanah. Disnakertrans akan mempersiapkan instruktur kepelatihan. BLK juga harus dipastikan akan berkonsentrasi di bidang apa, hingga pengadaan operasi alat berat di dalamnya.
“Kita berharap dengan membangun BLK, Pencaker yang tidak punya skill bisa berlatih di sana. Terus undang-undang cipta kerja juga mewajibkan setiap Pencaker harus mempunyai sertifikasi keahlian yang bisa didapat dari pelatihan,”ungkapnya.
Disnakertrans, kata Dia, berkomitmen akan memberikan kesempatan pelatihan bagi anak-anak yakni magang di perusahaan-perusahaan.
“Kita akan kasih magang, kalau dia tunjukkan skill bagus dan direkrut itu keuntungannya dia. Kalau kita latih dan biarkan saja sayang juga. Dia kasih lamaran baru tunggu kapan dipanggil,”bebernya.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi III, Herman Gafur memprihaitin kondisi serapaan anggaran yang masih tergolong rendah hingga memasuki pertengahan bulan Mei 2025.
“Sesuai dengan apa yang mereka (Disnakertrans) sampaikan bahwa tahun ini mengelola mengelola anggara sebesar 73 Miliar, dan realiasai sampai per hari ini baru capai 5,4 persen, ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kata Herman Gafur, bahwa Komisi III berharap agar Disnakertrans bergerak lebih cepat mengejar ketertinggalan ini.
“Kami juga belum mendapatkan data yang valid, sebagaimana yang kami harapkan, sehingga diharapkan secepatnya mereka dapat memberikan kepada kami.
Supaya kita tau apa yang menjadi persoalan sesunggunya. Agar persolan persoalan ini termasuk pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Mimika yang menurut informasi berkisar 8.000 Ini bisa kita carikan solusi bersama sama,”tandasnya.
Lagi kata Politisi senior dari Partai Bulan Bintang (PBB), Herman Gafur menegaskan agar Disnakertrans untuk mengawasi perusahan yang beroperasi di Mimika dalam hal perekrutan tenaga kerja agar kuota pencaker berkisar 8 ribuan ini dapat mengisi.
“Ini persolan yang mestinya Disnakertrans selaku OPD teknis harus menyiapkan solusi dan langkah langkah strategis untuk hal ini, termasuk persoalan transmigrasi,”ujarnya.
Lagi kata Herman Gafur, Tapi lagi lagi kita butuh data yang viled terkait kendala yang dialami oleh Disnakertrans, Supaya kita bisa bersama sama dan mencari solusi.
Ia berharap dengan adanya kunjungan ini diharapkan ada sebuah tindaklanjut, baik itu dari instansi terkait dan seluruh perusahan yang ada. “Karena kami pastikan pada akhirnya kami akan duduk bersama untuk melaku rapat kerja (raker) bersama dengan Disnakertrans sebagai OPD mitra.
Sementara itu, Politisi muda dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga sebagai Anggota Komisi III, Yan Piterson Laly menyarankan agar Disnakertrans melakukan job fair serta diharapkan agar Disnakertrans memberikan pelatihan kepada pencari kerja di perusahan perusahan bonavit atau perusahan perusahan besar.
“Sebab hal ini tentu membantu untuk pencaker itu sendiri, baik dalam mencari kerja setelah mengikuti pelatihan serta kualitas dan kuantitas untuk mereka yang dilatih tersebut pasti terjamin,”ujarnya.
Sementara, Elias Mirip berharap Disnakertrans dapat menyampaikan data perusahan yang beroperasi di Mimika, agar kita sama sama untuk mencari solusi untuk para pencaker ini.
“Tentu ini menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Politisi asal Partai NasDem ini.
Senada disampaikan Srikandi asal Partai Perindo juga sebagai Anggota Komisi III, Rampeani Rachman mengatakan bahwa, Kita tidak bisa bicara diatas kertas saja.”Kita butuh data yang viled agar persoalan ini kita bisa carikan solusi bersama sama,”ujarnya.,Begitu juga disampaikan Politisi dari Partai Demokrat, Herman Tangke Pare, dan Anggota DPRK Mimika dari mekanisme Pengangkatan, Dominggus Kapiyau.
Sementara Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Benyamin Sarira yang akrab disapa Bensar berharap Disnakertras untuk lebih memperhatikan pencaker orang asli papua (OAP), Lahir besar di Timika (Labeti) dan mereka yang sudah lama di Timika.
“Disnaker tolong perhatikan pencaker OAP, Labeti, serta mereka yang sudah lama di Timika, sehingga tidak ada unsur kecemburuan,”tegasnya. (Redaksi)
