Keakwa (timika bisnis) – Komisi B DPRD Mimika mengunjungi kampung Keakwa, Distrik Mimika Tengah, dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan pemerintah yang telah dijalankan di tahun 2022, Jumat (31/3).
Kunjungan dipimpin ketua komisi B Nurman Karupukaro, Sekretaris Rizal Pata’dan, Karel Gwijangge, Mery Pongutan, Samuel Bunay, Tanzil Asharie, Amandus Gwijangge.
Pengawasan ke kampung Keakwa guna melihat penangkaran kepiting kerambah yang dikelola kelompok PEA yang beranggotakan 17 orang, melalui pendampingan dari Dinas perikanan Kabupaten Mimika.
Pendamping dari Dinas perikanan, melalui Kabid Budidaya Luki, menjelaskan bahwa program kerambah kepiting ini diusulkan dari tahun 2019 dan baru terjawab tahun 2022.
“Program ini merupakan program perdana diwilayah pesisir, bertujuan untuk ketahanan pangan ekonomi keluarga, dari program ini kita berharap ada pembelajaran bagi masyarakat. selama ini masyarakat mencari kepiting secara tradisional dengan mencari di rawa-rawa hutan bakau, sekarang kita melatih agar bisa membudidaya kepiting, karena tidak selalu bisa mencari kepiting secara tradisional, budidaya kepiting ini juga bertujuan menjaga kelestarian alam” katanya.
Ketua kelompok PEA Maikel, mengatakan tujuan kerambah tidak lain ingin mensejahterahkan masyarakat, karena itu kami berjuang agar bisa mengembangkan potensi yang ada di kampung Keakwa, dengan program kerambah kepiting, hal ini juga sebagai contoh untuk kampung-kampung lain.
“Kami orang Kamoro tidak mengharapkan emas digunung, tapi kami mengharapkan emas yang ada didasar laut, seperti ikan, kepiting, udang, dll, karena itu tanpa campur tangan pemerintah itu tidak bisa” Kata maikel.
Salah satu kendala yang dihadapi saat melakukan pengiriman kepiting keluar daerah adalah biaya pengiriman terlalu tinggi. “Januari lalu mengirim kepiting seberat 80 KG ke Cina melalui Makassar namun biaya pengiriman cukup mahal” katanya.
Untuk menjaga kelestarian kepiting, penjualan kepiting diperbolehkan dengan panjang minimal 12 cm dan berat 3 ons sampai 1 kg, aturan dari karantina bekerjasama dengan Dinas perikanan untuk menjaga kelestarian kepiting di kabupaten Mimika.
Ketua Komisi B, M Nurman Karupukaro mengapresiasi Dinas Perikanan yang sudah membuat program yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
“ Terimakasih kepada Dinas perikanan yang sudah membuat program yang langsung menyetuh masyarakat, kedepannya kita perlu prioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ajak masyarakat mulai giat membangun ekonomi, kami DPRD Khususnya Komisi B siap bantu” katanya
Lebih lanjut Nurman mengatakan potensi kepiting dari Mimika sangat besar, karena terkenal dengan Besarnya, dagingnya tebal dan telurnya banyak, kalau dijual keluar harganya mahal.
Untuk keluhan biaya pengiriman Cargo yang tinggi, komisi B DPRD akan perjuangkan untuk memberikan subsidi Cargo untuk orang asli Papua.
“Kita bisa usahakan subsidi Cargo untuk orang asli papua, komisi B akan panggil Dinas Perhubungan untuk memasukkan subsidi cargo melalui dana otsus, ajak masyarakat mulai giat, kami DPRD siap bantu” tegas Nurman.
Nurman berharap Dinas perikanan bisa membuat program-program lain yang bersentuhan dengan masyarakat asli, misalnya kerambah ikan air tawar, potensi sudah ada tinggal dikembangkan.
Sementara itu sekretaris komisi B Rizal Pata’dan, mengusulkan adanya depo BBM untuk masyarakat pesisir
Kedepannya pemerintah bisa membangun depo BBM di pesisir agar masyarakat tidak perlu kekota membeli BBM.
Selain itu Rizal mengusulkan pemerintah harus bangun koperasi di pesisir dan pegunungan, “ketika pemerintah hadir dimasyarakat, maka akan mensejahterakan” katanya.
Anggota komisi B Samuel Bunay mengatakan selama ini pemerintah tutup mata, tidak pernah turun kelapangan sehingga banyak keluhan dari masyarakat yang mereka tidak tahu.
Komisi B kolaborasi dengan dinas perikanan, koperasi, Perindagkop, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dimasyarakat.
Karel Gwijangge berharap usulan yang diterima dari masyarakat bisa diperjuangkan, kita tidak mau sia -sia datang kesini harus ada hasil, Dinas perikanan perlu menambah anggaran untuk program kemasyarakatan, katanya. (don)
