Yosep Temorubun, SH /Foto : Istimewa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Provinsi Papua Tengah, Yosep Temorubun, SH mengapresiasi langkah Plt Bupati Mimika Johannes Rettob (JR) dalam melakukan reformasi dunia pendidikan yang carut marut dikabupaten Mimika selama ini.
“Saya selaku Direktur YLBH Papua Tengah memberikan apresiasi langkah Bupati Mimika JR dalam melakukan Reformasi di dunia Pendidikan, dengan adanya Kadis Pendidikan yang baru yang notabene anak Papua maka sudah tentu kita berharap bahwa menghidupkan kembali peradaban Pendidikan di Tanah Papua, dimana sekolah-sekolah swasta yang dibangun pihak Gereja menjadi cikal bakan peradaban Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua kembali di letakan pada rel yang tepat atau mendapatkan perhatian yang sama dengan sekolah negeri, “ungkap Yosep Temorubun, SH melalui pesan singkat whasthapnya kepada timikabisnis.com, Kamis (3/11/2022).
Dikatakan Yoseph, dalam memajukan dan mendukung pendidikan antara sekolah yayasan dan sekolah negeri sama sama mendidik dan menciptkan anak bangsa, bahkan kehadiran sekolah yayasan sejak dulu sudah terbukti dan telah melahirkan banyak pejabat pejabat di Papua.
“Lagipula sekolah-sekolah swasta telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara teristimewa di Tanah Papua, dengan melahirkan para pejabat mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Angggota DPRDP sampai Kabupaten/Kota belum lagi sejumlah pejabat OPD, termasuk para pejabat TNI-Polri, “ucapnya.
Oleh karena itu dengan kebijakan Bupati JR mereformasi Birokrasi salah satu Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, kata praktisi hukum senior Timika ini, bahwa langkah yang tepat dan saya kira itu yang diharapkan publik, lagipula selama delapan tahun carut marutnya Birokrasi di Kabupaten Mimika.
“Perlu saya tegaskan bahwa sekolah-sekolah swasta yang sudah di bangun pihak Gereja atau lembaga yayasan lainnya, pemerintah tidak boleh membangun sekolah negeri berdekatan dengan sekolah swasta atau sekolah yayasan. Bila ini terjadi maka akan menghancurkan sekolah-sekolah Swasta yang dibangun puluh tahun, jangan sampai mengejar proyek dari Dana APBD dan APBN dan sekolah Swasta menjadi korban. Ini fakta yang terjadi selama kepemimpinan Kadis Pendidikan yang lama,”pintanya.
Ditambahkan Yospeh, bahwa kebijakan pemerintah melalui Kadisdik yang baru dapat mengembalikan guru guru ASN yang selama ini sudah lama mengabdi disekolah yayasan demi menghidupkan proses belajar mengajar di sekolah sekolah swasta.
“Kembalikan juga guru-guru ASN yang mengajar di di sekolah Swasta yang telah ditarik kembali mantan Kadis Pendidikan yang lama agar bisa kembali mengajar di sekolah Swasta, karena membangun peradaban Sumber Daya Manusia di Papua bukan saja sekolah negeri tetapi sekolah swasta sangat berperan penting. Sebelum Republik Indonesia Merdeka sekolah Swasta ada terlebih dahulu dari pada sekolah negeri, “pungkasnya. (opa)
