Anggota DPRD Mimika dari Daerah Pemilihan 6, Thobias Alberth Maturbongs/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Belum meratanya pembangunan di kabupaten Mimika yang terkesan lebih fokus pembangunan di dalam kota, sementara warga masyarakat yang ada di pesisir dan pegunungan masih belum maksimal seperti sektor kesehatan, kebutuhan air bersih dan rumah layak bagi warga.

“Saya sudah jalan ke seluruh pesisir Mimika dan melihat secara langsung dan bertemu warga di pesisir, hampir semua kampung yang ada di pesisir Mimika mereka masih kesulitan soal pelayanan kesehatan, kebutuhan akan air bersih dan perumahan yang layak huni. Ini baru dipesisir saja, belum yang ada dipegunungan,”keluh anggota DPRD Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil), Thobias Alberth Maturbongs saat ditemui wartawan di kantor DPRD Mimika, Senin (14/3/2022).

Lanjut kata Thobias, yang harus menjadi prioritas oleh pemerintah kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) adalah pembangunan rumah warga, sebab rata rata rumah yang dimiliki warga saat ini semua sudah termakan usia alias sudah lapuk.

“Rata rata rumah warga sudah cukup tua, dari rumah bantuan sosial saat masih bagian dari kabupaten Fakfak hingga rumah yang dibangun pemerintan melalui program Eme Neme Yauware sudah termakan usia dan tidak layak. Apalagi dengan tambahan kepala keluarga tentunya membutuhkan rumah baru, jadi mohon ini menjadi atensi pemerintah agar kedepan program perumahan harus lebih banyak dibangun di pesisir,”akunya.

Thobias mengaku, sebagai anggota DPRD dari daerah pesisir telah memperjuangkan pembangunan beberapa rumah bagi warga hanya terbatas yang tersebar di pesisir seperti Kampung Timika Pantai, Mimika Barat dan Mimika Timur Jauh, melalui Pokok Pikiran (Pokir).

“Karena pokir itu terbatas sementara warga yang membutuhkan perumahan baru sangat banyak karena hampir semua kampung yang ada di distrik di pesisir, sehingga pemerintah diminta lebih memprioritaskan program pembangunan perumahan warga di pesisir. Pembangunan itu harus merata, jangan kita hanya fokus di kota sementara di kampung kampung yang dihuni oleh dua suku pemilik hak ulayat di kabupaten Mimika,  Kamoro dan Amungme soal perumahan saja masih jauh dari harapan,”pinta Thobias.

Begitu juga dengan kebutuhan air bersih, hampir disemua kampung di pesisir kesulitan untukm mendapatkan air bersih dan hanya mengandalkan air hujan.

“Air bersih juga menjadi persoalan bagi warga yang ada dipesisir, dan terkadang warga memanfaatkan air yang bercampur air tawar dan air laut (salobar) untuk kebutuhan hidup sehari hari. Jadi persoalan air bersih juga harus juga menjadi prioritas karena selama ini masih sulit mendapatkan air bersih yang siap dikomsumsi,”katanya.

Beberapa program yang menjadi kebutuhan warga di pesisir dapat memanfaatkan melalui kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus), yang diterima pemerintah kabupaten Mimika setiap tahun tahun.

“Untuk menjawab kebutuhan warga di kampung kampung lebih khusus di pesisir  seperti sektor kesehatan, perumahan warga dan air bersih dapat memanfaatkan dana atau anggaran Otsus,”terang Thobias yang juga adalah anggota Komisi A DPRD Mimika ini. (opa)