Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, S.Sos/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Terkait materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  kabupaten Mimika tahun anggaran 2021 belum disampaikan kepada legislatif dengan alasan masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S.Sos kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Selasa (8/3/2022). Menurutnya, informasi ini didapat setelah melakukan koordinasi dengan Bupati Mimika.

“Sudah berkoordinasi dengan Bupati Mimika tentang dokumen LKPJ tahun 2021 akan diserahkan setelah adanya hasil pemeriksaan dari BPK, karena itu kami DPRD belum menyurati eksekutif untuk meminta dokumen tersebut. Jadi nanti kalau sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK dan ada koordinasi dengan Bupati baru kami akan surati atau sampaikan kepada eksekutif,”tegas Anton Bukaleng.

Bukan saja soal dokumen LKPJ 2021, namun ada beberapa agenda penting daerah kata Anton yang sampai saat ini masih sedang menjadi konsen pemerintah daerah untuk diselesaikan. Seperti persoalan honorer, DPA induk 2022 yang belum berjalan, rencana rolling dan sejumlah agenda lainnya.

“Selaku pimpinan DPRD akan terus berkoordinasi terkait sejumlah agenda penting, intinya masih menunggu petunjuk dan koordinasi dengan Bupati. EKsekutif dan legislatif telah berkomitmen untuk bekerja sama saling mendukung demi kemajuan daerah,”ungkapnya.

Terkait adanya permintaan dari sejumlah anggota Dewan tentang rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) persoalan penarikan guru guru ASN dari sekolah yayasan, dirinya mengaku telah menerima info itu namun belum bisa memastikan kapan rencana RDP akan digelar.

“Hearing tadi kami tunda untuk rencana RDP dengan Kepala Dinas Pendidikan yang diusulkan oleh sejumlah anggota dewan, dan untuk memastikan jadi atau tidaknya RDP akan dipastikan rabu (9/3/2022) besok. Karena kepala OPD itu atasannya Bupati sehingga harus menunggu koordinasi dan petunjuk dari Bupati,”katanya.

Anton mengaku belum bisa memastikan kapan bisa dilaksanakan RDP karena harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati dan juga mendapatkan penjelasan dari kepala OPD tehnis.

“Saya belum bisa pasti kapan bisa menggelar RDP, tunggu saja yang teman teman wartawan nanti saya akan infokan,”janji Anton. (opa)