Timika (timikabisnis) – Komisi B DPRD Mimika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disperindag, Pertamina dan perwakilan gabungan mahasiswa Timika, di Gedung DPRD, Senin (12/9/2022).
Ketua Komisi B M Nurman Karupukaro mengatakan Komisi B tidak bisa mengintervensi untuk menurunkan harga.
Namun ia menyatakan, agar BBM bersubsidi tepat sasaran maka perlu dilakukan pengawasan melibatkan unsur Pemda Mimika melalui OPD teknis, Kepolisian, Kejari Mimika. Dimana BBM jenis Pertalite harus dipastikan hanya disalurkan pengguna kendaraan yang berhak.
“Kenaikan (BBM) ini secara nasional dan kita tidak bisa turunkan harga, kita melihat pengawasan dan penerimaan saja khusus kepada masyarakat yang saat ini menerima subsidi itu, dampaknya seperti apa menjadi evaluasi kita ke depan,” jelasnya.
Penertiban penyaluran BBM bersubsidi kata Nurman, sangat penting agar tepat sasaran. Komisi B juga mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati tentang pedoman penyaluran BBM bersubsidi.
Sekretaris Disperindag Selfina Pappang mengatakan Kenaikan ini merupakan kebijakan nasional, kita hanya bisa mengawal kebijakan pemerintah pusat, namun Disperindag menjalankan fungsinya mengawasi dan mengontrol kenaikan harga bahan pokok.
“Sejak kenaikan BBM diumumkan tiap hari kami turun kepasar untuk mengontrol harga bahan pokok, dengan pengawasan berharap tidak ada kenaikan harga secara signifikan inflasi tidak terlalu tinggi” katanya.
Branch sales manager IV PT. Pertamina Patra Niaga Region Papua Maluku Nanda Setyanto mengatakan saat ini pertamina membuat program subsidi bernama Subsidi Tepat, program ini sasarannya untuk masyarakat bawah. Pelanggan mendaftar ke aplikasi my pertamina untuk mendapatkan QR Code agar memiliki akses membeli BBM bersubsidi.
Sedangkan untuk ketahanan stok BBM, stok rata rata diatas enam hari untuk Pertamax, suplay lancar dari terminal di Ambon, kata Iskandar.
Sementara itu Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi GMNI, GMKI, PMKRI, HMI, PMII, dan IKAMI Mimika meminta klarifikasi terkait keterbukaan informasi soal kouta dan jadwal pendistribusian kepada pimpinan Pertamina cabang Timika.’’ Namun pihak Pertamina tidak menjelaskan secara transparasi data soal kouta dan jadwal pendistribusian BBM.
Beberapa pertanyaan juga di tujukan kepada sekretaris Disperindag mewakili kepala dinas, menurut aliansi mahasiswa kabupaten mimika menilai apa yang di sampaikan perwakilan Disperindag “tak sesuai dengan berbagai rekomendasi yang telah di keluarkan untuk pengawasan BBM di kabupaten mimika.
Menurut Aliansi Mahasiswa Kabupaten Mimika, dalam forum RDP tidak ada sebuah kesepakatan Bersama ataupun kesimpulan akhir. ‘’ maka dengan ini kami Aliansi Mahasiswa Mimika menolak hasil dari pada RDP hari ini.
Mahasiswa akan tetap menolak kenaikan harga BBM dan akan melakukan aksi selanjutnya Bersama masyarakat kabupaten mimika tegasnya. (tim)
