Timika (timikabisnis) – Pengurangan akan kepesertaan BPJS itu di tanggapi serius oleh Wakil Bupati, Johannes Rettob. Menurutnya kehilangan anggota sebanyak 54.000 itu sangat merugikan daerah, berarti kesempatan bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk bantuan kesehatan berkisar 2 M setiap bulan hilang.

“Kalo kita turun di puskesmas berarti kurang lebih kita kekurangan bantuan keuangan untuk BPJS Kesehatan sebesar 300 juta perbulan per puskesmas, artinya kita rugi banyak” ucapnya.

Ia berharap agar hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, khusunya dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Disdukcapil, agar segera menyelesaikan permasalahan data masyarakat yang tidak valid.

“Ini perjuangan yang sangat berat karena terkait dengan data kependudukan (NIK) yang harus terdaftar di Kementrian Sosial, ini yang kita kejar dengan Disdukcapil dan Dinas Sosial untuk bagaimana mengisi DTKS, data untuk masyarakat sejahtera” tegasnya.

Ia juga menegaskan kepada Kepala-kepala kampung supaya membantu Pemkab Mimika agar dapat mengumpulkan data masing-masing masyarakat kampungnya dengan akurat dan transparan.

“Apa yang terjadi, masalahnya di persoalan data. Bahkan ada kepala kampung yang tidak mempunyai KTP. Kita harus keras bersama pemerintah, bagaimana membuat masyarakat bisa sejahtera, bisa mendapatkan jaminan kesehatan sebaik-baiknya supaya tidak ada lagi masalah” harapnya. (yun)