Limau Asri (timikabisnis) – Pencarian Dana Desa (DD) tahun 2021 sudah ada informasi setiap kampung akan cair pada Maret mendatang. Setiap kampung jumlah nominalnya tidak sama ada yang besar sekali ada yang sedang, dan ada yang kecil. Sedangkan DD untuk tahun 2020, Kampung Limau Asri Barat terima Rp 910 juta, sedangkan ADD nya sebesar Rp 970 juta. Sedangkan tahun ini belum ada informasi apakah turun atau naik atau tetap, dan masih menunggu juklak dari kementrian Desa.
Menurut pengakuan aparat kampung Limau Asri Barat, tahun ini sudah ada pemberitahuan dari pendamping bahwa jumlahnya turun. Turun bisa jadi karena masa covid sehingga anggaran setiap kementrian dipotong untuk membiayai sector yang lain yang lebih urgen bagi masyarakat.
DD 910 juta sedangkan ADD 997 juta. Kemarin tidak ada program pembangunan, tapi dialihkan untuk penanganan covid 19. Seperti semprot disinfektan ke rumah-rumah warga, pembagian masker ke 13 RT di Kampung Limau Asri Barat, termasuk BLT untuk 400 KK dibagi rata.
“Jatah yang dikasih pemerintah hanya 152 KK, tapi dana BLT harus dibagi merata kesemua warga. Kit bagi bagi warga yang tiakdapat PKH, BST Kantor Pos maka BLT DD mereka dapat Rp 500 ribu tahap pertama sedangkan tahap kedua ada Rp 400 ribu . Kenapa 500 ribu ,karena jatah yang dikasih kementrian hanya 152 KK, tapi di Limau Asri Barat ada 400 KK, sehingga dana yang ada kita kurangi supaya semua dapat,” kata Sekretaris kampung Limau Asri Barat Leri Manuri yang diamini Kaur perencanaan, Amiruddin.
Leri Manuri menuturkan, Limau Asri Barat, jumlah jiwa 3000 jiwa, dan KK sebanyak 400 KK. Soal pemotorngan, dia mengakui tidak pernah tahu itu, karena yang biasa pencairan di Kantor DPMK itu kepala kampung dan bendahara, sedangkan sekretaris dan kaur-kaur stand by di kantor. “ nanti teman-teman wartawan silahkan tanya pada Bapak Kepala kampung karena beliau yang tahu apakah ada pemotongan atau tidak,” kata Leri Manuri dan Amiruddin.
Untuk ADD, dia menjelaskan untuk membiayai oprasional kantor, ATK dan kebutuhan lainya sehingga memperlancar operasioal aparat kampung. Sedangkan program BPJS kesehatan, baru 35 persen. Sisanya warga local selalu berobat ke RSMM yang nota bene tidak bayar. Jika mereka mau berobat ke Puskesmas atau RSUD pihaknya sarankan untuk urus BPJS. Biasanya petugas datang mendata dan masyarakat yang butuh datang ke Balai kampung.
Sedangkan, Kepala Kampung Utikini II, Perinus Kogoya mengatakan dana untuk tahun 2021 mereka belum tahu berapa jumlahnya. Tapi dana desa yang turun pasti untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau tahun 2020 untuk penganganan covid 19 dan tahun ini juga pasti juklaknya tidak jauh berbeda masih sekitar itu dan aparat kampong utikini II siap jalankan program dari atas. (don)
