MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika (DPRK) Mimika menskors Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin (UPBU) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Senin (2/3/2026), karena pejabat pengambil keputusan dari kedua instansi tersebut tidak menghadiri rapat.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Serba Guna DPRK Mimika tersebut dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, di dampingi Wakil Ketua I, Asri Akkas, hadir Anggota lainnya. Pada RDP itu membahas persoalan layanan di bandara serta penerapan protokoler bagi anggota dewan. Namun, pembahasan tidak berjalan efektif lantaran tidak dihadiri pimpinan instansi yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Dari pihak UPBU hanya diwakili kepala seksi dan seorang staf. Sementara Dinas Perhubungan tidak mengirimkan perwakilan.
“Dalam RDP ini, Dinas Perhubungan tidak datang, dan kepala UPBU juga tidak hadir. Sehingga pembahasan yang kami lakukan tidak menemukan titik temu,” ujar Ketua DPRK Primus Natikapareyau kepada wartawan
usai rapat.
Ia menegaskan, kehadiran pejabat berwenang sangat diperlukan agar setiap persoalan yang dibahas dapat ditindaklanjuti secara konkret. Tanpa kehadiran pimpinan, sejumlah isu yang disoroti dewan tidak dapat diputuskan.
Menurutnya, DPRK akan menjadwalkan kembali RDP tersebut dan berharap ke depan pihak yang diundang menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan.
“Ke depan, apabila UPBU diundang, yang hadir harus pejabat yang bisa mengambil keputusan agar persoalan ini tidak terus mengambang,” katanya.
Ketua DPRK menjelaskan, RDP tersebut menyoroti sejumlah kekurangan layanan di bandara, termasuk aspek keprotokolan bagi pejabat daerah yang dinilai belum berjalan sesuai ketentuan.
Pembahasan lanjutan akan diagendakan ulang, dan diharapkan pimpinan UPBU dan Dinas Perhubungan dapat hadir. (Anis Batalotak)
