MIMIKA,(timikabisnis.com) – Kepala Distrik Wania, Merlyn Temorubun, mengungkapkan adanya ketidaktepatan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyebabkan penyaluran bantuan di wilayahnya tersendat. Dari total 205–208 penerima manfaat yang terdaftar, sekitar 50 orang tidak lagi dapat dijangkau oleh petugas.
Saat ditemui usai menghadiri sebuah kegiatan di salah satu hotel di Timika, Sabtu (8/11/2025), Merlyn menjelaskan bahwa sebagian penerima manfaat tersebut diketahui sudah tidak lagi berdomisili di Distrik Wania. Namun, data yang digunakan dalam penyaluran masih mengacu pada data lama yang belum diperbaharui.
“Beberapa hari lalu ada laporan dari Nawaripi bahwa dari sekitar 205–208 penerima manfaat PKH, ada 50 yang belum bisa mereka jangkau. Bukan karena data ganda atau fiktif, tetapi kemungkinan orang-orang ini sudah pindah dari wilayah tersebut,” ujarnya.
Merlyn menambahkan bahwa nilai bantuan yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp2,9 juta hingga Rp4 juta per keluarga.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Distrik Wania berencana menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, termasuk mekanisme pengembalian dana bagi bantuan yang tidak tersalurkan kepada penerima yang sah.
“Kami meminta Dinas Sosial memfasilitasi agar setiap kelurahan dan kampung memiliki satu operator. Dengan tujuh kelurahan dan kampung, harus ada tujuh operator yang benar-benar menginput data sesuai kondisi terkini,” jelas Merlyn.
Ia juga mengusulkan agar operator tersebut dibekali akses langsung ke sistem data terpusat, sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara real-time dan kesalahan dapat diminimalkan.
“Di tingkat kabupaten atau kementerian mereka berhak menyetujui atau menolak, tetapi kami ingin tahu alasannya. Misalnya kami laporkan seseorang sebagai warga miskin tetapi data pusat menolak, kami perlu dasar penjelasannya,” tambahnya.
Menurutnya, keterbukaan alasan tersebut penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik di masyarakat.
Lebih lanjut Merlyn menegaskan bahwa verifikasi data di tingkat RT/RW harus diperkuat sebelum data diinput operator, disertai koordinasi lintas sektor untuk memastikan bantuan PKH benar-benar tepat sasaran.
“Kami akan membangun sistem yang lebih baik untuk memastikan manfaat PKH diterima oleh warga yang benar-benar layak,” tegasnya. (Lyddia Bahy)
