Gambar bersama komisi c DPRD Mimika bersama Pemkot Batam usai studi banding terkait smart city, di Batan, Jumat (28/4)/Foto : Istimewa
Timika, (timikabisnis.com) – DPRD Mimika melalui Komisi C yang membidangi infrastruktur Bersama OPD terkait seperti Bappeda Mimika, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan RSUD Mimika, melakukan studi banding untuk melihat langsung penerapan konsep smart city yang dilaksanakan pemerintah Kota Batam.
Rombongan Komisi C DRPD Mimika dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme, Ketua Komisi C Aloysius Paerong, anggota DPRD Komisi C Elminus Mom, Yulian Salossa, Sasiel Abugau, Ancelina Beanal, Miler Kogoya, Den B Hagabal, Herman Gafur dan Mariunus Tandiseno.
Sementara dari OPD terkait, hadir Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling, perwakilan Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan RSUD Mimika.
Rombongan Komisi C DPRD Mimika diterima Walikota Batam yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian, Syarifudin dan sejumlah OPD di lingkup Kota Batam, Jumat (28/4) kemarin Balai Kota Batam.
Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme mengatakan, Kabupaten Mimika sejak tahun 2017 telah menerapkan konsep smart city. Namun pelaksanaannya belum berjalan secara baik, sehingga Komisi C DPRD Mimika bersama OPD terkait yang menjadi mitranya, datang ke Kota Batam untuk memperlajari dan melihat dari dekat, penerapan konsep smart city yang sudah berjalan dengan sangat baik di kota itu, dan merupakan yang terbaik di Indonesia.
“Kami di Mimika sejak tahun 2017 sudah mulai menerapkan smart city, namun masih berjalan kurang efektif. Masih banyak hal yang harus kami benahi. Sehingga kami datang ke Kota Batam ini untuk melihat bagaimana smart city itu diterapkan. Kami lihat sangat baik sekali penerapan smart city disini, sehingga kami juga mau belajar,” kata Aleks Tsenawatme, saat pertemuan dengan pemerintah Kota Batam, Jumat (28/4).
Sementara Asisten II Pemkot Batam, Firmasnyah mengatakan, pemerintah Kota Batam sangat bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi C DPRD Mimika yang memilih Kota Batam sebagai tempat kunjungan, menyangkut dengan penerapan smart city.
Dikatakan, dengan luas wilayah 458, 02 hektar, 77 persen luas wilayah Batam adalah laut, dengan 12 Kecamatan, 64 Kelurahan, Batam memiliki APBD 3,3 Triliun dan PAD 1,6 Triliun, dengan tingkat pertumbun ekonomi pada tahun 2021 di angka 4,75 persen dan di tahun 2022 berada di angka 6,84 persen, dimana hal ini didorong oleh pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang ditunjang penuh oleh penerapan smart city.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah infrastruktur Kesehatan, dimana Kota Batam akan menjadi kota rujukan pelayanan kesehatan untuk wilayah Sumatera dan daerah lain di Indonesia, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia selalu berobat ke Singapura yang bertetangga dengan Batam.
Sementara Ketua Komisi C DPRD Mimika, Aloysius Paerong mengatakan, kedepan Kota Batam akan dijadikan role model dalam penerapan smart city di Mimika, mengingat posisi Mimika yang sangat strategis, dengan menjadi pintu gerbang Papua karena berada pada garis lurus distribusi barang dari Surabaya, selain menjadi kota transit orang dan barang bagi sejumlah kabupaten di Papua.
“Dengan anggaran yang besar, kami belum maksimal melakukan pembangunan masyarakat kami, sehingga dengan datang keseni, kami bisa belajar dan mendapat arahan tentang hal-hal apa yang nantinya dapat kami terapkan di Mimika,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan mengatakan, dari 12 Kecamatan di Kota Batam, 4 diantaranya berada di wilayah pesisir dan hanya bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi laut.
Namun dengan konsep smart city, seluruh pelayanan publik telah dilakukan secara terpadu, termasuk pada kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pesisir.
Dinas Kominfo Batam mengcover seluruh perangkat daerah dalam hal pelayanan publik dan bisnis, dengan penyediaan infrastuktur pendukung seperti BTS. “ Dengan adanya penerapan smart city, IPM Kota Batam sudah mencapai angka 81,11 dan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, ada smart government dimana pelayanan dinas-dinas sudah diintegrasikan secara baik. Contoh kecil dalam mengurus dokumen kependudukan, sudah diintegrasikan antara kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan sehingga masyarakat yang menggunakan layanan itu benar-benar diuntungkan,” katanya.
Dikatakan, dengan penerapan smart city, maka akan ada banyak kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan berbagai hal, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (tim)
