Saleh Alhamid saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Mimika dan penutupan pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023, Jumat (25/11/2022) di Hotel Grand Mozza/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com – Walaupun menerima dan menyetujui Rancangan Pertauran Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika yang tembus angka Rp 5,1 trilyun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menyampaikan 10 catatan penting kepada pemerintah daerah kabupaten Mimika untuk dipedomani dalam pelaksanaan dan realisasi program pembangunan pada tahun 2023 mendatang.
Juru bicara Fraksi PKB, Saleh Alhamid menyampaikan sepuluh catatan tersebut pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Mimika dan penutupan pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023, Jumat (25/11/2022) di Hotel Grand Mozza.
Saleh Alhamid dalam penyampaian Pendapat akhir Fraksi PKB terhadap Jawaban Pemerintah Kabupaten Mimika tentang pendapat akhir fraksi, menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.130.288.949.668.
Fraksi PKB menyatakan selalu mendorong konsep dan kerangka berpikir serta konsep rancangan dalam memberikan masukan dari teman teman anggota DPRD Mimika dan selalu bersama sama untuk tetap menjaga komitmen sebagai representasi dari aspirasi masyarakat kabupaten Mimika.
“Anggota DPRD Mimika yang selalu mampu menjaga konsistensinya demi kesejahteraan umum, semnoga kami semua tetap slid menjaga marwah fungsi legislatif dan betul betul kita ini adalah sebagai mitra dari pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas kemajuan daerah yang kita cintai ini,”ucap Saleh Alhamid.
Setelah mendengarkan dan berdiskusi, berkaitan dengan jawaban Plt Bupati Mimika atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Mimika, maka Fraksi PKB memberikan beberapa catatan melalui pendapat akhir fraksi PKB diantaranya;
Pertama, jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Plt Bupati Mimika sangat optimis terhadap RAPBD tahun 2023 ini akan terlaksana dengan baik. Karena pemerintah akan bersama sama DPRD selalu berada dalam suasana yang saling mendukung sebagai mitra sejajar, dan pada dasarnya Fraksi PKB sangat mendukung apa yang menjadi target penyelenggaraan tugas dari pemerintah daerah. Suasana kebersamaan ini tidak hanya sampai di ruang paripurna ini saja, tetapi dalam hal realisasi dari seluruh pembahasan harus dibarengi dengan nilai dan rasa tanggungjawab dalam kebersamaan .
Kedua, Fraksi PKB juga ini menyampaikan kepada pemerintah terkait apa yang telah disampaikan pada pidato pengantar nota keuangan RAPBD Mimika tahun 2023 yang lalu. Bahwa fiscal daerah yang diajukan oleh pemerintah daerh akan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintah diantaranya, realisasi pembangunan pembangunan, pelayanan masyarakat, pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan dikabupaten Mimika.
Ketiga, dalam melanjutkan realisasi dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 yakni terwujudnya Mimika menjadi pusat jasa dan industry global berwawasan lingkungan, serta visi misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2025 yakni dengan mewujudkan Mimika cerdas menuju masyarakat aman, damai dan sejahtera harus benar benar terealisasi sehingga tidak menjadi sebuah slogan kalimat yang enak dibaca dan senang ketika didengar.
Keempat, Fraksi PKB mendorong kerja kreatif pemerintah tetapi juga harus lebih serius dalam menyikapi segala persoalan yang ada, kita tidak punya waktu untuk tidak serius dalam memperhatikan pembangunan daerah yang kita cintai bersama.
“Beberapa persoaln yang belum terealisasi harus menjadi atensi serius oleh kita semua, terutama bidang pendidikan. Kami mengamati pendidikan selalu menjadi prioritas dan dalam setiap pembahasan selalu dianggarkan tetapi belum ada realisasi secara konkrit,”ungkap Saleh Alhamid.
Kelima, mendorong pemerintah dengan memperhatikan program usaha bagi para pedagang kecil dengan pengembangan industry rumahan bersakal mikro terutama bagi putra putri daerah Orang Asli papua. Sehingga mereka bisa mampu merintis karya lokal sebagai peluang usaha yang mandiri dan membuka peluang usahanya untuk bisa digunakan secara nasional.
Keenam, Fraksi PKB memberikan atensi terhadap realisasi dana otsus dan otsus plus yang nantinya betul betul dapat direalisasikan dan prioritas untuk kebutuhan masyarakat asli Papua, baik pembangunan fisik maupun pembangunan SDM-SDM OAP, sehingga mereka benar benar merasakan dampak langsung serta dampak positif dari guliran dana Otsus dan dana otsus plus dari pemerintah pusat.
Ketujuh, berharap untuk realisasi APBD tahun 2023 ini, selain prioritas pembangunan fiskk atau infrastruktur daerah perlu juga pemerintah daerah memberikan memprioritaskan untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Mengingat selama masa pandemic Covid-19 kurang lebih dua tahun lebih, ekonomi masyarakat kecil jadi hancur, oleh karena itu selain harus didorong melalui bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu memberikan support bantuan dana kepada masyarakat ekonomi lemah agar tidak terpuruk lebih dalam.
Kedelapan, kami juga mengingatkan kembali kepada Saudara lt Bupati yang salah satu tugas utamaya adalah memimpin pelaksanan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Kesembilan, Fraksi PKB memberikan atensi khusus juga menyangkut dengan pengembangan daerah serta wilayah kabupaten Mimika, dengan adanya ruang untuk pemekaran daerah, maka pemerintah harus menginisiasi dan harus menjemput bola tentang wacana pembentukan Kotamadya haruslah berkedudukan di Timika. Sebab akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun daerah ini.
Kesepuluh, Fraksi PKB mengusulkan kepada pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah territorial segera mungkin untuk membentuk atau realisasi pemekaran 2 kabupaten baru, guna perluasan pembangunan akan merata diwilayh wilayah terisolasi dan tidak pernah terjangkau oleh program pengembangan dari pemerintah. (opa)
