Tomas Mimika Desak MK dan KPU RI Tidak Tetapkan DPRD Mimika Terpilih

Timika (timikabisnis.com) – Tokoh Masyarakat (Tomas) Mimika dari Suku Amungme meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) RI untuk tidak menetapkan perolehan suara dan calon Anggota DPRD Mimika terpilih dan penyelesaian sengketa pemilu legislatif di Kabupaten Mimika dalam waktu dekat ini. Sebab hasil yang ditetapkan KPU Mimika sebelumnya diduga sudah diubah oleh penyelenggara di tingkat PPD.

Demikian disampaikan Tokoh Masyarakat Amungme, Stefanus Wanmang kepada timikabisnis.com di SP2, Kelurahan Timika Jaya, Rabu (5/6). Menurut Stefanus, salah satu Caleg putra Amungme Ferry Wanmang dari Partai Hanura dengan perolehan suara sesuai hasil penetapan pertama oleh KPU Pertama sebanyak 3.216 kemudian turun menjadi 2.716 pada penetapan kedua.

Stefanus mengatakan , pihaknya tidak ingin perang (pertikaian) lagi, tapi kalau hasil penetapan KPU seperti ini kami akan ambil sikap untuk itu. Sehingga, seluruh masyarakat Amungme meminta MK harus merespon dengan baik hasil gugatan para caleg dan tidak menetapkan sengketa perkara ini dengan tergesa-gesa tapi harus minta bukti dari para caleg yang dirugikan.

Intinya sebagai orang asli, Stefanus meminta KPU pusat tidak boleh menetapkan hasilnya pileg 17 April lalu, tapi kembalikan semua hasil penetapan itu ke Kabupaten Mimika, sehingga dapat dilihat kembali oleh pemerintah, KPU, Bawaslu dan Forkompinda. Sebagai masyarakat asli stefanus meminta, 20 kursi di DPRD Mimika untuk putra Amungme dan Kamoro (Amor). “Yang sisa silahkan kasih ke mereka yang lain. Tolong KPU Provinsi, KPU Pusat dan MK dapat merespon permintaan kami ini. Kalau tidak sama dengan KPU menabuh genderang konflik di Mimika. Dan Anggota DPRD terpilih tidak bisa kerja karena kami akan duduki dan ribut di DPRD dan Pemkab Mimika,” tegas Stefanus.

Untuk itu, dia mendesak Bupati Mimika, Sekda Mimika, Forkompinda, Kapolres dan Dandim untuk segera mencari jalan keluar terbaik dan tidak sampai ada konflik. Kalau orang lain yang duduk di DPRD pasti konflik akan berkepanjangan di Timika. Kali lalu, DPRD tidak berjalan sampai satu setengah tahun, kami akan lakukan hal yang sama untuk DPRD periode 2019-2023 tidak akan kerja. Tolong tangani dan respon permintaan masyarakat Amungme dengan arif dan bijaksana sebelum penetapan di KPU Pusat dan penyelesaian sengketa di MK.

Sedangkan salah satu Caleg dari Partai Hanura Timika, Ferry Wanmang mengatakan, dirinya bersama masyarakat Amungme tidak punya banyak uang untuk harus ke pusat mengikuti sidang penyelesaian sengketa di MK. Inilah kondisi nyata masyarakat Amungme, karena mereka orang biasa, sehingga KPU Pusat dan MK perlu dengar suara mereka.

“ Kalau mempermainkan suara caleg kasih naik dan kasih turun seperti ini, itu berarti ada permainan pada tingkat PPD Miru dan KPU Mimika. Penyelenggara kalau tidak jujur dengan hasil yang diperoleh dari TPS dan hasil pleno KPU itu berarti ada permainan kotor dan KPU Provinsi, KPU Pusat dan DKPP harus merespon hal ini,” kata Ferry.

Ferry mengatakan, pihaknya tidak ke Jakarta untuk mengikuti sidang sengketa pemilu, karena tidak punya biaya cukup. Sebaiknya hasil itu dikembali ke daerah, supaya pemerintah, Forkompida bersama KPU dan Bawaslu untuk melihat kembali hasilnya.

Apalagi Papua diatur dengan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua Nomor 21 Tahun 2001, dimana orang Papua harus menjadi Tuan di Negerinya Sendiri. Dengan demikian dalam kontestasi politik setiap 5 tahun, orang Papua termasuk orang Amungme dan Kamoro harus diberi porsi besar menjadi anggota DPRD di daerah ini. Amanat UU Otsus jelas soal keberpihakan kepada orang Papua, maka kuris di DPRD Mimika harus mayoritas orang Amungme Kamoro.

“ Tokoh Masyarakat Amungme sudah bilang 20 kursi kasih ke Amor, sehingga MK dan KPU Pusat harus mendengar dan menjawab itu. Jika tidak, nasib DPRD Mimika 5 tahun kedepan tidak bisa bekerja seperti DPRD yang lalu. Kemudian Oknum PPD dan KPU yang suka bermain dengan perolehan suara caleg ini dapat diproses baik pidana maupun diberhentikan.

Ferry meminta Pemkab Mimika dalam hal ini Bupati Mimika, Forkompinda segera merespon permintaan masyarakat dengan tidak memproses Surat Keputusan (SK) Anggota DPRD Mimika Terpilih. Kemudian Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak menandatangi SK Keanggotaan DPRD Mimika Terpilih 3019-2023.

Sedangkan Tokoh Muda Amungme, Elfinus Jangkup Omaleng, Bcom, meminta Presiden RI Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) KPU RI, MK RI segera menindaklanjuti permintaan masyarakat Amungme soal perolehan hasil pemilu kemarin yang dinilai merugikan masyarakat asli Amungme dan Kamoro (Amor). Pemerintah pusat melalui Presiden dan DPR RI, telah memberikan kekhususan kepada Papua dengan Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 tahun 2001. Itu berarti Otsus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat asli Papua untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan dalam berpemerintahan, dalam berpolitik, dalam tata ekonomi dan kehidupan sosial, adat istiadat dan budaya serta yang lainnya.

Termasuk didalamnya soal politik, dimana anak-anak asli Papua termasuk anak Amungme dan Kamoro harus diberi kesempatan lebih banyak di lembaga legislatif di daerah ini.

Selain itu, caleg dan masyarakat Amungme tidak punya uang untuk bolak balik Jakarta untuk mengikuti sidang sengketa pemilu di MK. Ke Jakarta hanya untuk memperlihatkan ketidakberpihakan penyelenggara pemilu di Kabupaten yang telah membohongi orang Papua yang awam dengan hukum dan aturan soal pemilu.

Sebagai contoh Elfinus mengatakan, pembohongan yang dilakukan, adalah salah satu caleg Amungme, Ferry Wanmang dari Hanura dimana hasil penetapan pertama yang ditandatangani semua petugas penyelenggaran dan saksi sebanyak 3.216 kemudian ada penetapan kedua turun menjadi 2.716. “ Ini berarti penyelenggara tidak jujur, tidak sehat, tidak berpihak pada masyarakat asli. Untuk itu kami minta KPU Pusat kembali hasilnya ke Timika supaya Bupati, Muspida, Forkompida dan KPU tinjau ulang. Kemudian MK RI tidak boleh menetapkan perkara sengketa pileg dari Kabupaten Mimika. Yang harus dilakukan proses pidana dan pemberhentian penyelenggara baik KPU maupun PPD Miru,”tegas Elfinus.

Dia juga meminta Bupati Mimika, Gubernur, DPRP, MRP Papua dapat menjembatani persoalan hasil pileg Mimika sebelum muncul masalah di lapangan. Masyarakat sudah nyatakan tidak mau perang, tapi kalau hasilnya tidak berubah dengan mengakomodir sebanyak-banyaknya Anak Amor maka eskalasi keamanan Mimika akan mengalami peningkatan. Kemudian kalau Anggota DPRD yang dilantik dengan komposisi orang lain lebih banyak, dan Amor sedikit maka para tokoh sudah menyampaikan sikap tegas mereka. Lhat saja apa yang terjadi nanti.

Kemudian untuk ditingkat pusat Presiden dan Mendagri cepat respon karena Mimika ada obyek vital nasional, kalau tidak akomodir kepentingan Amor jelas akan terganggu. Kemudian KPU RI kirim kembali hasil penetapan KPU Mimika ke Timika untuk ditinjau kembali, dan MK tunda penetapan sengketa pileg Mimika. (marus waka)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *