Tekan Kasus di Freeport, Pemkab – DPRD dan Manajemen Komitmen Tingkatkan Protokol Keselamatan Karyawan

Bupati Mimika yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTP) Covid-19 , Eltinus Omaleng, SE, MH saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai mengikuti RDP dengan DPRD Mimika, Jumat (8/5) / PEWARTA FOTO : HUSYEN ABDILLAH OPA

 

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Semakin meningkatnya angka kasus positif Covid-19 yang mencapai 50 persen dari kumulatif di kabupaten Mimika khsusunya  di area kerja perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Timika yaitu PT Freeport Indonesia, maka pemerintah kabupaten Mimika melalui, Tim Gugus Percepatan Penanganan (TGTPP) Covid-19 kabupaten Mimika bersama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika dan Manajemen PT Freeport Indoensia harus berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin agar kasus Covid-19 di distrik Tembagapura bisa ditekan atau diminimalisir penyebarannya.

Hal tersebut tersebut menjadi salah satu topik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Daerah dalam hal ini TGTPP dengan DPRD Mimika melalui Tim Satgas Pengendalian Dewan yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Kantor DPRD Mimika, Jumat (8/5) siang.

Dengan jumlah kasus  lebih dari 50 orang yang terinfeksi positif Covid-19 di area kerja pertambangan PT Freeport Indonesia dan menjadi  perbincangan dalam RDP tersebut, sehingga sejumlah anggota dewan mengusulkan agar segera melakukan pertemuan dan rapat koordinasi dengan manajemen PT Freeport Indonesia untuk mencari solusi dan menerapkan langkah langkah pencegahan yang lebih efektif.

Ketua TGTPP Covid-19 kabupaten Mimika yang juga selaku Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE, MH  berharap agar manajemen mengambil langkah dengan mengurangi aktifitas karyawan di area pertambangan Freeport dan hanya memprioritaskan karyawan yang masih produktif dan sehat untuk tetap mengelola produksi pertambangan.

“Dengan semakin meningkatnya kasus positif Covid-19 di Tembagapura, saya kira harus ada langkah tegas atau solusi agar semakin tidak meningkatnya penularan virus Corona khusus di area kerja pertambangan Freeport yang berada di Tembagapura. Karena ini mengakut nyawa manusia, dan kalau angka terus meningkat maka wabah ini bisa semakin banyak yang terkena di area Freeport. Karena untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 maka salah satu cara atau solusi adalah menghentikan pergerakan karyawan, salah satunya untuk selalu mengedepankan protokol keselamatan karyawan.  Dengan tidak bekerja dalam kelompok banyak, menjaga jarak, tidak berdesak desaka naik bus maupun makan bersama sama,”tegas Bupati Eltinus Omaleng, dalam RDP dengan DPRD, Jumat (8/5).

Eltinus khawatir bila ini tidak segera disikapi secara baik maka tidak mustahil jumlah kasus akan terus bertambah. Diakui bupati bahwa untuk menghentikan operasi PT Freeport secara total bukan kewenangan pemkab Mimika, namun karena ini masalah nyawa manusia sehingga perlu meminta arahan dari presiden langsung soal Freeport.

“Karea bicara soal nyawa dan dengan terjadinya peningkatan kasus Covid-19, kami pemerintah daerah coba akan meminta arahan presiden Joko Widodo. Kami coba surati presiden dan meminta arahan tentang penanganan di area Freeport Indonesia selama pandemi Covid-19, sebab kami tidak punya kewenangan untuk menutup perusahaan tersebut. Kami segera menyurati presiden atau Kementrian BUMN dan Kementrian terkait lainnya, khusus untuk penanganan Covid-19 di area kerja Freeport,”tegas Bupati Omaleng kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan DPRD Mimika.

Juru Bicara TGTP Covid-19 Mimika, Reynold Ubra saat berbincang dengan Direktur RSUD Mimika dr.Antonius Pasulu   di ruang sidang kantor DPRD Mimika, Jumat (8/5)/ PEWARA FOTO : HUSYEN ABDILLAH OPA

Ia menambahkan, khusus untuk Freeport kami sangat serius karena mereka adalah juga bagian dari warga Mimika, sehingga kami harus meminta arahan dan kebijakan dari Presiden.

“Kami tidak bisa juga semata mata untuk serta merta menutup operasi perusahaan, kalaupun permintaan kami disetujui pemerintah pusat maka kita bisa hentikan sementara operasional perusahaan demi memutuskan mata rantai penularan Covid-19 di kabupaten Mimika. Kami juga sementara lagi menunggu persetujuan usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kalau kementrian setuju maka kami akan melakukan pembatasan berskala besar,”ungkapnya.

Bupati Mimika mengakui, terkait untuk menekan dan melakukan pencegahan di area PT Freeport Indonesia sudah pernah melakukan rapat dengan manajemen. Dan dalam rapat tersebut kami pemerintah sudah menekankan agar manajemen benar benar menerapkan protokol dan imbauan pemerintah untuk mengikuti protokol serta langkah langkah pencegahan penularan Covid-19.

“Bahkan Freeport sudah mempresentasekan penerapan standar pencegahan penularan Virus Corona di area kerja, namun kami sebagai pemerintah hanya sebatas mendengarkan, dan kami perlu melihat secara langsung penerapan itu apa benar benar dilakukan 100 persen atau tidak. Dan bahkan kami sudah siap untuk melakukan pembatasan bagi karyawan dari Tembagapura kalau PSBB disetujui dan karantina karyawan juga harus kita carikan tempat dan solusi,”serunya.

Anggota DPRD Mimika dari Fraksi Gerindra, Muhammad Nurman S Karupukaro dalam RDP dengan TGTPP berharap agar kasus yang semakin meningkat di area kerja PT Freeport Indonesia harus melibatkan pemerintah pusat untuk menangani kasus Covid-19 di Tembagapura dan tidak menjadi beban dan tanggungjawab pemerintah kabupaten Mimika saja.

“Sudah saatnya kasus covid-19 di area Freeport untuk khusus pasien terinfeksi Covid-19 harus ada campur tangan pemerintah pusat. Saya sangat sayangkan kasus Tembagapura yang menimpa karyawan dan semakin terus meningkat, padahal mereka adalah bagian dari warga Mimika. Karena Freeport ini adalah perusahaan plat merah, sehingga penanganannya juga melibatkan pejabat Freeport di pusat. Kita harus selamatkan karyawan karena mereka adalah asset perusahaan dan warga kabupaten Mimika,”pinta Nurman.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Mimika dari Fraksi PDI Perjuangan, Karel Gwijangge,SIP bahwa khusus karyawan PT FI perlu ada pembicaraan dengan manajemen. Sebab kondisi karyawan di area PT FI saat ini sedang dalam kondisi yang tidak nyaman dan trauma.

“Saya melihat kondisi karyawan diatas kerja dalam kondisi trauma, sementara disisi lain,  mereka takut di PHK. Selain itu mereka harus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga kita perlu duduk bersama secara khusus untuk membicarakan menyangkut keselamatan mereka. Kita bukan hanya duduk berbicara dengan manajemen menyangkut virus maupun nasib tetapi keselamatan mereka menjadi terpenting,”tegasnya.

Sebab menurut Karel, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Mimika 96 persen adalah daari sektor tambang. Karena itu, menyangkut operasi tambang PT Freeport kita harus petimbangkan secara baik dan melihat dari berbagai hal.

“96 persen PAD kita dari sektor Pertambangan dan itu adalah Freeport Indonesia, sehingga kita tidak bisa main dengan keselamatan karyawan yang bekerja diatas. Kita harus selamatkan mereka,”tegas Karel.

Sejumlah karyawan Freeport Indonesia sedang menggelar rapat internal dengan menerapkan Protokol kesehatan di area perusahaan/ FOTO : DOK timikabisnis.com

Karena jumlah angka kasus terus meningkat dari Tembagapura, Karel mengusulkan agar kita bicara dengan manajemen untuk mencari solusi bagaimana cara untuk menekan angka kasus Covid-19 di area kerja Freeport.

Anggota DPRD Mimika dari Partai Bulan Bintang, Herman Gafur,SE bahwa TGTPP sudah bekerja maksimal dengan cepat mengidentifikasi kasus sehingga jumlahnya signifikan, namun juga perlu memaksimalkan dan meningkatkan langkah langkah pencegahan.

“Yang harus kita kedepankan bukan hanya berhasil dalam mengidentifikasi kasus, tetapi langkah langkah pencegahan haru ditingkatkan dan dimaksimalkan. Dari 95 kasus ini, kami berharap  tidak ada lagi bertambah tapi kesembuhan yang harus kita perhatikan,”pinta Herman.

Ia mengeluhkan bahwa dari 95 kasus di kabupaten Mimika itu, sekitar 50 persen dari area keraj PT Freeport Indonesia yaitu Tembagapura.

“Lebih dari 50 persen terjangkit virus di kabupaten Mimika itu ada di Tembagapura,  sepertinya Tembagapura ini ibarat sebuah daerah otonom tapi sepertinya jadi salah satu kabupaten di atas kabupatem. Karena itu, kami usulkan agar seluruh karyawan Freeport untuk bisa melakukan rapid test massak untuk mendeteksi lebih awal. Keselamatan karyawan yang ada di Higland dan Lowland ini bukan hanya milik Freeport tapi mereka adalah warga Mimika yang perlu kita selamatkan,”tutur Herman.

Herman mengusulkan agar pemerintah bersinergis dengan DPRD dan manajemen Freeport untuk mengambil langkah langkah nyata dan lebih baik memberlakukan protokol kesehatan bagi seluruh karyawan.

“Jangan sampai kita tidak maksimalkan, maka akan ada dampak sosial yang akan terjadi dan justru semakin menambah persoalan. Mereka diatas itu adalah teman, saudara dan keluarga kita. Jangan sampai akibat wabah ini manajemen mengambil langkah yang tidak bijaksana dan bisa sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, kiranya ini jangan sampai terjadi,”katanya.

Sementara anggota DPRD Mimika lainnya, Thobias Albert Maturbongs, mengusulkan kepada pemerintah agar mempertimbangkan untuk kegiatan aktifitas operasi pertambangan diatas untuk dikurangi atau bahkan bisa dihentikan sementara, namun di area produksi tetap ada proses pemeliharaan.

“Seperti pengalaman beberapa tahun lalu saat terjadinya aksi mogok, selama dua bulan bahkan tiga bulan tidak bekerja, namun operasi perusahaan tetap jalan. Pengalaman bahwa Freeport terhenti namun produksi tetap jalan dan gaji karyawan tetap jalan. Paling tidak untuk menghentikan penularan covid-19, maka aktifitas karyawan harus dibatasi dengan hanya mempekerjakan karyawan yang sehat untuk tetap kerja dan yang usia tidak produkti atau usia lanjut untuk bisa dipulangkan sementara waktu sambil menunggu kondisi pulih kembali,”usulnya. (opa)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *