Sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Mimika, Deni Dokainubun./ PEWARTA FOTO : ISTIMEWA
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Sejak diberlakukannya status Tanggap Darurat oleh Bupati Mimika sejak 16 April 2020 lalu dan pemberlakuan Pembatasan Sosial hingga 6 Mei 2020, dimana Pemerintah Daerah berjanji akan membagikan Sembako kepada masyarakat Mimika. Namun sayangkanya, apa yang ditunggu tunggu warga hingga saat ini tak kunjung datang. Bahkan banyak warga Mimika kini mulai ramai memperbincangan soal sembako setiap hari di Jalan jalan dan bahkan Media Sosial.
Disamping itu, sebagian warga berharap kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan masyarakat agar para anggota parlemen turut menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Setiap hari dimana mana menjadi perbincangan warga soal kapan pembagian sembako, bahkan di Facebook sudah banyak warga mempertanyakan realisasi atau janji dari pemerintah kabupaten Mimika. Mereka mengaku membaca di berita bahwa distrik di pesisir dan pegunungan sudah mulai disalurkan, lalu yang distrik dalam kota ini katanya satu atau dua hari. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanda tanda, “tutur Sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Mimika, Deni Dokainubun kepada timikabisnis.com, Sabtu (2/5) malam.
Ia mengakui, bahwa dengan situasi dan kondisi saat ini seluruh sendi sendi perekonomian di kabupaten Mimika sangat berdampak kepada penghasilan warga, karena selain adanya pembatasan sosial yang membuat banyak warga harus di rumah.
“Warga disuruh pemerintah untuk tinggal dirumah demi menghindari penulaan Covid-19, sementara pemerintah berjanji untuk memberikan bantuan sembako untuk bisa memenuhi kebutuhan selama adanya status tanggap darurat dengan pembataan hingga 6 Mei. Lalu ini sisa berapa hari lagi, warga khususnya dalam kota belum menerima bantuan apa apa,”tanya Deni Dokainubun.
Dengan kondisi masyarakat saat ini yang serba bingung, mau keluar salah dan mau tinggal dirumah salah akibat kebutuhan hidup dirumah sudah semakin menipis.
“Seharusnya keluhan masyarakat ini harus didengar oleh para wakil rakyat yaitu 35 anggota dewan. Mereka sebagai representatif masyarakat harus mendengarkan jeritan dan aspirasi warga untuk bisa memperjuangkan kepada pemerintah daerah,”imbuhnya.
Diakui Deni, bahwa selama kondisi pemberlakuan pembatasan aktifitas sosial ada sejumlah perusahaan swasta, Ormas, LSM, perorangan termasuk beberapa anggota DPRD sudah memberikan bantuan sembako, namun bantuan tersebut tidak bisa mengakomodir semua warga kabupaten Mimika.
“Ada pembagian sembako yang bersifat pribadi baik dari beberapa anggota dewan, lembaga atau kelompok kelompok yang peduli dengan kondisi ini, tetapi bantuan resmi dari pemerintah daerah sampai saat ini belum terealisasi sesuai janji dari bupati Mimika beberapa hari lalu di media,”tegasnya.
Deni berharap, dewan untuk bisa turun ke masyarakat untuk memastikan daerah mana saja yang belum mendapatkan sembako, lalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah hingga di tingkat distrik dan Kelurahan. Karena porsi dan tugas lembaga DPRD adalah mendengarkan aspirasi warga dan melakukan sosial kontrol dan pengawasan.
“Ini status tanggap darurat kan sampai tanggal 6 Mei, tetapi bantuan sembako untuk masyarakat sesuai janji pemerintah kapan baru bisa tersalurkan. DPRD jangan diam, saat ini masyarakat sedang susah dan mengharapkan perhatian dan bantuan,”tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada Senin (27/4) lalu secara tegas mengatakan, bahwa bantuan sembako sebagai program Jaring Pengaman Sosial kepada masyarakat Mimika masih jalan terus, dan saat ini pembagian masih terus berjalan khususnya di daerah pinggiran. Kami utamakan dulu di pinggiran, dan sekarang sudah hampir selesai mau masuk ke bagian kota.
Bupati Omaleng mengakui bahwa, setelah pinggiran selesai dibagi selanjutnya akan masuk ke Kota Timika dan 4 distrik yang ada di pegunungan.
“Pendistribusian ke empat distrik pegunungan akan segera didistribusikan dan diangkut dengan pesawat ke pedalaman, jadi tinggal dikota nanti kita akan bagikan. Semua warga di kota juga harus dapat, semua harus merata. Jangan bilang saya tukang ojek tidak dapat, itu bohong. Saya pastikan semua akan dapat tanpa terkecuali,”tegas Bupati.
“Jadi jangan khawatir semua akan dapat bantuan, apalag bila pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar. Masyarakat jangan berpikir tidak dapat bantuan sembako, semua pasti akan dapat tanpa kecuali. Termasuk anggaran dari pemerintah untuk bantuan sangat besar, dari dinas sosial saja belum bergerak dan beras masih ada 100 ton yang akan dibagikan kepada warga,”akunya. (*opa)
