Juru Bicara Fraksi Perindo, Alousius Paerong saat menyampaikan pandanhan Umum Fraksi Perindo pada Sidang Paripurna II Masa Sidang III Tentang Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Mimika Tahun 2023 , Sabtu (30/9/2023) /Foto : husyen Opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika menyoroti soal maraknya miras sebagai penyebab kecelakaan lalulintas dan tindak kriminal selama beberapa bulan di kabupaten Mimika, Papua Tengah, seperti Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Perindo pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III tentang Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, Sabtu (30/9/2023).
Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang dipimpin Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, S, Sos, M.Si didampingi Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme, S. AB dan dihadiri juga oleh Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut, para pimpinan Forkopimda, Kepala OPD dilingkup Pemkab Mimika serta undangan lainnya.
Tiga Fraksi yang menyoroti soal dampak miras yang memicu maraknya kecelakaan maut yang telah merenggut nyawa dan tindakan kriminal di kabupaten Mimika, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Perindo dan Fraksi Demokrat.
Sedangkan tiga fraksi lainnya seperti Fraksi Gerindra yang menyoroti soal air bersih, Fraksi Nasdem yang menyoroti rendahnya capaian realisasi anggaran dan Fraksi PKB yang menyoroti soal besaran anggaran APBD Perubahan 2023 yang sangat tinggi namun belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat Mimika.
Ketua Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Mariunus Tandiseno, S, Sos, M. Si menegaskan terkait penertiban Minuman Keras (Miras) di kabupaten Mimika meminta agar pemerintah kabupaten Mimika dan aparat terkait harus serius memberikan perhatian khusus.
“Kami Fraksi Golkar berharap agar pemerintah dan aparat terkait harus serius memberikan perhatian melihat kejadian akhir akhir ini banyak peristiwa kecelakaam yang ditimbulkan akibat miras. Dan akhirnya RAPBD Perubahan tahun anggaran 2023 yang akan dilaksanakan dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan visi misi kabupaten Mimika yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Mimika, “jelas Mariunus.
Sementara pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Marthinus Walilo menyampaikan tujuh catatan kepada pemerintah atas pidato pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan 2023.
Pada catatan atau poin ketujuh Fraksi Demokrat memberi apresiasi kepada saudara atas usaha peningkatan penerimaan Asli Daerah dari tahun 2022, namun dilain sisi tidak sebanding dengan maraknua penjualan miras yang mengakibatkan angka kasus kriminal, kecelakaan lalulintas dan kekerasan kekerasan yang meresahkan ditengah tengah masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat kami banyak mendapatkan masukan dari pihak gereja, lembaga adat, LSM, dan kelompok kelompok masyarakat untuk pemerintah daerah dapat melihat masalah miras dengan merivisi kembali Perda nomor 5 tahun 2007 tentang larangan memasukkan, menjual, mengedarkan dan mengkomsumsi miras beralkohol di kabupaten Mimika, “tegas Walilo.
Pandangan Umum Fraksi Perindo yang disampaikan oleh Alousius Paerong, ST, MT menyebutkan bahwa salah satu visi misi Bupati Mimika adalah Mimika Aman, termasuk didalamnya aman dalam berkendara, namun akhir akhir ini kita sering mendengar kecelakaan lalulintas yang menelan korban di kalangan anak anak usia produktif.
” Berdasarkan hasil investigasi serta fakta fakta di lapangan kebanyakan dari kecelakaan diakibatkan oleh pengaruh miras. Kami dari fraksi Perindo meminta kepada Bupati dan kepada semua pemangku kepentingan, khususnya para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk duduk bersama membicarakan akar persoalan dari penyebab kecelakaan yang sudah terjadi, apakah kita akan membiarkan kejadian serupa terjadi tanpa harus memutus penyebab masalah dari kecelakaan yang telah merenggut nyawa anak anak kita, “sebut Aluosius Paerong.
Sedangkan Pandangan Umum Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Herman Gafur, SE menyampaikan 13 saran dan masukan, dimana salah satu poin penting yang disoroti adalah tentang poin 5 yaitu anggaran besar yang terus menerus terhadap program pengadaan air bersih di kabupaten Mimika.
Fraksi Nasdem juga menyoroti soal percepatan dan memaksimalkan program program perumahan layak huni kepada orang asli Papua di kabupaten Mimika.
“Fraksi Partai Nasdem menyoroti rendahnya alokasi anggaran yang diperuntukkam untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di kampunh dan distrik distrik dengan konsep swakelola, “pinta Ucap Herman.
Sementara Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampailan oleh Saleh Alhamid menyoroti soal serapan anggaran APBD Induk 2023 yang belum berjalan maksimal.
“Kami Fraksi PKB menyarankan agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal agar anggaran yang sudah ditetapkan dapat diserap maksimal untuk kepentingan masyarakat, “pinta Saleh.
Fraksi PKB berharap agar penyusunan nota keuangan Perubahan APBD Tahun 2023 ini dapat digunakan untuk memastikan apakah alokasi anggaran dimaksud sudah selaras dengan rencana pencapaian program pembangunan dimana pelaksanaannya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD 2019-2023, tentunya diselaraskan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Hal yang sama juga disoroti oleh Fraksi Gerindra yang pandangan umumnya disampaikan oleh Muhammad Nurman S Karupukaro soal penyerapan anggaran APBD Induk 2023 baru mencapai 44 persen sampai kwartal ketiga.
“APBD induk tahun anggaran 2023 diketahui mencapai Rp 7,4 Trilyun, namjn penyerapannya baru sampai kwartal ketiga yaitu sekitar 44 persen. Hal ini disebabkn ketidak mampuan beberapa OPD dalam menyiapkan perencanaan sampai dengan kontrak sangat lambat salah satunya yaitu Bagian Kesra yang diketahii pada kwartal ketiga baru mencapai 10 persen, “ungkap Muhammad Nurman Karupukaro.
Sementara satu fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan dalam sidang paripurna II Masa Sidang III tidak menyampailan pandanhan umum fraksinya karena diwaktu bersamaan sedang mengikuti kegiatan internal partai di Jakarta yaitu Rakernas IV. (opa)
