Anggota DPRD Mimika dari Daerah Pemilihan I dari PDIP, Yohanis Felix Helyanan, SE (Jhon Thie) /Foto : humas
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Anggota DPRD Mimika dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yohanis Felix Helyanan, SE (Jhon Thie) menggelar reses ke I di daerah pemilihan II yaitu di Kampung Ninabua, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (22/7).
Reses I Jhon Thie yang juga adalah Wakil Ketua II DPRD Mimika mengemas kegiatan reses dengan melakukan tatap muka dengan warga RT 15, RT 16 dan RT 17 Kampung Ninabua di salah satu kediaman warga di Jalan Poros SP – SP 5.
Ketua RT 17 Kampung Ninabua, Ekanandi mengatakan, bahwa jumlah penduduk yang ada di Kampung Ninanua saat ini sudah sangat banyak, karena itu pemerintah diharapkan segera merealisasikan pemekaran di Kampung Ninabua.
“Jumlah penduduk di Kampung Ninabua saat ini sudah mencukupi untuk segera di mekarkan agar pelayanan terhadap warga bisa tersentuh, tidak hanya fokus di beberapa RT saja. Kami di RT 17 dan 16 selama ini merasa tidak mendapatkan pelayanan yang merata, bahkan kami di tiga RT di sini kadang tidak dilibatkan dalam menerima bantuan apapun, padahal kami sudah pernah didata, “keluh Ekanandi kepada Wakil Ketua II DPRD Mimika.
Menurut Ekanandi warga disni RT 17 merasa tidak dilibatkan dalam berbagai bantuan sosial, salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST) padahal warga di RT lain mendapatkan.
” Kami punya warga sudah pernah di mintak KTP dan di data untuk menerima BST, namun kenyataannya hingga saat ini warga di RT 17 tidak kebagian BST. Mohon ini menjadi perhatian DPRD untuk dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah, “katanya.
Warga RT 16 Kampung Ninabua, Aries Fung berharap pemerintah daerah segera melakukan pemekaran Kampung sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
” Solusi untuk memaksimalkan pelayanan bagi warga adalah dengan pemekaran Kampung, Kampung Ninabua saat ini sudah harus di mekarkan. Karena semakin luas wilayah serba jumlah penduduk yang terus meningkat, bila tidak ada pemekaran maka pelayanan tidak merata terhadap seluruh warga Kampung Ninabua saat ini, “aku Aries.
Selain pemekaran, hal yang juga sangat mendesak saat ini adalah, adanya program pelebaran jalan yang berakibat bilangnya sebagian pekarangan atau tanah warga yang harusnya ada ganti rugi.
“Sebagian warga mengeluhkan tanah atau halaman mereka terkenal dampak pelebaran jalan, agar pemeringan tolong untuk memberi ganti rugi. Sebenarnya ini bukan ganti rugi tapi ganti untung, kepemilikan tanah warga dah sesuai dengan sertifikat kepemilikan tanah, sehingga harus ada kompensasi ganti rugi terhadap warga, ” pinta Aries.
Aries meminta kepada pemerintah melalui dewan untuk bisa turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan dan melihat kondisi masyarakat secara langsung.
“Pemerintah adalah pelayan masyarakat, sehingga harus selalu turun ke lapangan untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ” katanya.
Menanggapi sejumlah aspirasi dari warga RT 15, 16 dan 17, anggota DPRD Mimika Yohanis Felix Helyanan mengaku, apa yang menjadi masukan aspirasi dan usulan dari warga akan ditampung dan akan diperjuangkan kepada pemerintah.
“Masukan tentang pemekaran Kampung, Ganti rugi akibat pelebaran jalan dan pemberdayaan masyarakat dengan dilibatkan dalam pengerjaan proyek yang ada di pemukiman warga akan dicatat dan akan disampaikan dalam rapat dengan pimpinan DPRD dan berkoordinasi dengan OPD PPD, ” ungkap Jhon Thie.
Dirinya berharap agar kedepan apa yang menjadi aspirasi warga harus direspon, dan kemudian akan diterskan kepada pemerintah, sehingga pembangunan atau program itu dari rakyat sendiri.
“Program dan perencanaan pembangunan harus melibatkan warga masyarakat, karena mereka yang membutuhkan bukan pemerintah, ” katanya.
Usulan lain yang juga disampaikan warga kepada Jhon Thie, diantaranya soal pelayanan BPJS Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur jalan dan penerangan jalan serta peningkatan pelayanan kesehatan.
Selain menggelar pertemuan dengan warga, Wakil Ketua II Jhon Thie juga menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), seperti Baju Hazmat dan Masker untuk petugas medis di Puskesmas Timika Jaya SP2. (humas)
