Penyertaan Modal Pemkab ke dua BUMD Diakomodir Dalam Perubahan APBD 2020

Timika, (timikabisnis) – DPRD Mimika memastikan penyertaan modal atau dana segar ke Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, dan perseroan Terbatas Timika Abadi Sejahtera akan diakomodir dalam anggaran APBD perubahan 2020 nanti. Untuk itu Dewan serius dan mengharapkan semua fraksi mendukung rencana tersebut sehingga setelah penetapan dua raperda ini menjadi perda, Pemkab Mimika langsung mulai mengurus semua dokumen pendirian perseroan ini.

“ Seperti dijelaskan Pak bupati bahwa untuk Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri pemkab menyetor modal untuk pengurusan dokumennya saja. Tapi Perseroan Terbatas Abadi Sejahtera adalah perusahaan daerah Timika jadi perizinan dan modal usaha dari badan ini dijamin oleh Pemkab Mimika,’”kata Ketua DPRD Mimika, Robbi Omaleng dalam sambutannya dihadapan sidang dewan terhormat beberapa hari lalu.

Menurut Robbi dua perusahaan daerah ini, hendaknya dapat mengelola perusahaan dengan baik dasn menerapkan managemen modern yang kompeten, profesional dan integritas. Dengan harapan maksud dan tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika dapat tercapai. Termasuk memberikan perhatian bagi masyarakat pemegang hak ulayat dan masyarakat yang ada disekitar PT Freeport Indoesia yang terkena dampak permanen sesuai peraturan yang disepakati.

Kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, Robbi menekankan setelah disepakati Perda ini, agar dapat memproses dan merealisasikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Mimika. Sehingga sasaran dan peruntukannya dapat terwujud.
Untuk anggota DPRD Mimika sebagai unsur penyelengggara pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembentukan peraturan daerah , fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan.

Sesuai pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2014, dijelaksan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD meliputi pelaksanaan peraturan daerah, dan pengawasan terhadap pelaksaanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.

Dengan demikian DPRD dapat melakukanfungsi pengawasan dengan baik melalui proses berkelanjutan untuk menganttarkan keberhassilan pembangunan daerah yang pada akhirnya hasilnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mimika.

Soal desakan masyarakat agar warga yang kena dampak permanen mendapat bagian, Roby menjelaskan kepemilikan divestasi saham sementara masih diupayakan Pemkab Mimika, karena ini divestasi saham membutuhakn dana yang sangat besar, dan jika masyarakat mampu membeli saham silahkan bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan bukan mengajukan tuntutan ke Pemkab Mimika dan DPRD. Untuk kontribusi kepada masyarakat ang terkena dampak langsung maupun tidak langsung, masih ada dana kemitraan 1 persen yang dijalankan oleh YPMAK. Selain ada dana CSR sebagai tanggung jawab perusahaan masih tetap berjalan sampai sekarang. (don)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *