MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan dukungan pendidikan tanpa membedakan status sekolah, baik negeri maupun swasta, termasuk di wilayah terpencil.
Hal itu disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob saat diwawancarai di Kantor Bappeda Mimika, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh sekolah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan akses layanan pendidikan hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh sekolah mendapatkan dukungan yang sama tanpa membedakan negeri maupun swasta, karena semuanya memiliki peran penting dalam dunia pendidikan,” ujar Johannes Rettob.
Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir Pemkab Mimika telah melaksanakan program revitalisasi sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Pada tahun sebelumnya, sebanyak sembilan sekolah telah menerima bantuan revitalisasi, yang sebagian besar merupakan sekolah swasta.
“Tahun kemarin ada sembilan sekolah yang direvitalisasi, dan rata-rata semuanya swasta. Artinya pemerintah tidak membeda-bedakan, semua bisa kita bantu,” katanya.
Tahun ini, kata Bupati, pemerintah kembali mengusulkan sekitar 30 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi. Namun, jumlah yang disetujui diperkirakan tidak seluruhnya dapat terpenuhi.Meski demikian, Pemkab Mimika tetap berkomitmen memperjuangkan pemerataan bantuan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain itu, Ia mengatakan, pemerintah juga memberi perhatian pada penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di wilayah terpencil seperti Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, serta kawasan pesisir dan pedalaman.
Ia mengatakan, Minimnya fasilitas PAUD di sejumlah distrik masih menjadi tantangan tersendiri. Di beberapa wilayah, hanya terdapat satu layanan PAUD dengan jarak antar kampung yang cukup jauh, bahkan harus ditempuh dalam waktu berjam-jam.
Kondisi tersebut dinilai tidak ideal bagi anak usia dini yang membutuhkan akses pendidikan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal.
“Karena jarak antar kampung cukup jauh, anak-anak tidak mungkin menempuh perjalanan panjang setiap hari. Karena itu, pemerintah harus hadir menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat,” tambahnya.
Kendati demikian, Kata Bupat bahwa Pemkab Mimika berharap kebijakan pemerataan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh serta memastikan seluruh anak di daerah tersebut memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkeadilan.(Liddya Bahy)
